Suara.com - Massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) di Aksi 411 akhirnya membubarkan diri dari Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022) usai gagal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan Suara.com di lokasi, massa membubarkan diri sekira pukul 19.30 WIB. Mereka berjalan secara bergerombol dengan pakaian yang sudah basah kuyup di tengah guyuran hujan derah yang disertai gemuruh petir.
Arah massa yang membubarkan diri tersebut menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Seiring dengan berakhirnya aksi, mobil komando pun meninggalkan lokasi.
Usai massa GNPR membubarkan diri, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat yang sebelumnya ditutup polisi dengan barrier dan kawat berduri kini sudah dilalui secara normal. Beberapa petugas polisi terlihat menyebar mengatur barisan massa saat membubarkan diri.
Salat Berjamaah Saat Hujan Deras
Sebelumnya, massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tetap menggelar Salat Magrib berjamaah di Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/111/2022) saat Aksi 411 meski diguyur hujan deras dan angin kencang.
Pantauan Suara.com, semulanya orator dari atas mobil komando meminta massa untuk tidak meninggalkan lokasi aksi. Setelah itu, terdengar lantunan adzan dari speaker mobil komando.
Terpantau massa mulai merapikan saf lalu mengambil posisi untuk salat. Puluhan laskar GNPR tampak membuat border di sekitar massa yang sedang salat.
Menantu Habib Rizieq Shihab (HRS) Habib Irfan Alaydrus menjadi Imam Salat Magrib. Momen itu berlangsung sekitar 10 menit. Selepas itu, massa GNPR melanjutkan orasi meski di bawah hujan deras dan diwarnai gemuruh petir.
Baca Juga: Menantu Rizieq jadi Imam, Massa GNPR Hujan-hujanan Salat Magrib Berjemaah di Jalanan
Tuntutan Aksi 411
GNPR yang juga tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lengser dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut.
GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM