Suara.com - Kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Pertamina baru-baru ini dipertanyakan. Ini terkait dengan harga BBM saat ini yang dinilai tidak efisien.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, kritikan mengenai harga jual BBM ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Mulyanto mendesak agar direksi dan komisaris Pertamina bisa melakukan efisiensi agar dapat menekan harga jual BBM. Langkah itu dinilainya bisa membuat harga BBM Pertamina bersaing dengan BBM operator swasta.
Dalam kesempatan ini, Mulyanto menjelaskan bahwa sebenarnya DPR sudah sejak lama meminta kepada Pertamina untuk membuka hitung-hitungan harga jual BBM. Tak terkecuali harga BBM yang subsidi maupun yang umum.
Namun sampai, lanjutnya, Pertamina tidak dapat menjelaskan secara utuh. Karena itu, harga jual BBM Pertamina menjadi tidak bisa diperkirakan secara objektif.
“Saat ini Pertamina menjual BBM subsidi dan umum. BBM subsidi hanya solar dan pertalite. Jadi BBM lainnya seperti Pertamax bukanlah BBM bersubsidi," ujar Mulyanto seperti dikutip Minggu (5/11/2022).
"Karena BBM jenis umum, maka harganya mengikuti mekanisme pasar. Kalau mengikuti harga pasar maka harga jualnya harus kompetitif. Kalau tidak maka akan ditinggal pelanggannya,” sambungnya.
Mulyanto pun mempertanyakan kinerja Ahok. Ia meminta agar jajaran Komisaris Pertamina meningkatkan fungsi pengawasan.
Menurutnya, tugas Komisaris yang diemban Ahok, harus ikut bertanggung jawab ketika terjadi inefisiensi yang berujung pada tingginya harga jual BBM Pertamina.
Baca Juga: Konsumsi Solar dan Pertalite Menurun usai Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi
Mulyanto juga menyebut peran penting Komisaris Pertamina dalam menata manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien.
“Komisaris harus mendorong Pertamina meningkatkan efisiensi manajemennya agar harga BBM non subsidinya kompetitif," desak Mulyanto.
"Masak Pertamina kalah dengan swasta yang tidak di-backup secara langsung oleh Pemerintah. Ahok perlu lebih aktif mengawal kerja Pertamina agar lebih baik,” sentilnya.
Lebih lanjut, Mulyanto menilai Pertamina seharusnya dapat bekerja lebih baik dari operator swasta, khususnya mengenai harga jual BBM.
“Yang menarik kasus Revvo 89 yg pernah dijual lebih murah dari premium-90, yang notabene BBM bersubsidi. Begitu juga yang terjadi dengan BBM dari Shell. Berarti Shell dan Vivo lebih efisien manajemen bisnisnya," jelasnya.
"Karena ini kan mengikuti mekanisme pasar. Kalau pertamax mahal tentu akan kurang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang akan merugikan Pertamina,” pungkas Mulyanto.
Berita Terkait
-
Konsumsi Solar dan Pertalite Menurun usai Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi
-
Jelang G20 Summit, Rektor dan Insinyur Teknik Industri Beri Masukan pada Satgas B20 untuk Transisi Energi Berkeadilan
-
Pernyatan Ade Armando Dianggap Racun Dunia Demokrasi dan Ancaman Kerukunan Beragama
-
Agresif Bor Sumur Eksplorasi, Pertamina Hulu Energi Dukung Ketahanan Energi Nasional
-
Unjuk Gigi di Ajang ADIPEC 2022, Subholding Upstream Pertamina Mengeksplorasi Potensi Menuju Kelas Dunia
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bobby Nasution Apresiasi Kafilah Sumut Raih Peringkat Tujuh Nasional STQH di Kendari