Suara.com - Kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Pertamina baru-baru ini dipertanyakan. Ini terkait dengan harga BBM saat ini yang dinilai tidak efisien.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, kritikan mengenai harga jual BBM ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Mulyanto mendesak agar direksi dan komisaris Pertamina bisa melakukan efisiensi agar dapat menekan harga jual BBM. Langkah itu dinilainya bisa membuat harga BBM Pertamina bersaing dengan BBM operator swasta.
Dalam kesempatan ini, Mulyanto menjelaskan bahwa sebenarnya DPR sudah sejak lama meminta kepada Pertamina untuk membuka hitung-hitungan harga jual BBM. Tak terkecuali harga BBM yang subsidi maupun yang umum.
Namun sampai, lanjutnya, Pertamina tidak dapat menjelaskan secara utuh. Karena itu, harga jual BBM Pertamina menjadi tidak bisa diperkirakan secara objektif.
“Saat ini Pertamina menjual BBM subsidi dan umum. BBM subsidi hanya solar dan pertalite. Jadi BBM lainnya seperti Pertamax bukanlah BBM bersubsidi," ujar Mulyanto seperti dikutip Minggu (5/11/2022).
"Karena BBM jenis umum, maka harganya mengikuti mekanisme pasar. Kalau mengikuti harga pasar maka harga jualnya harus kompetitif. Kalau tidak maka akan ditinggal pelanggannya,” sambungnya.
Mulyanto pun mempertanyakan kinerja Ahok. Ia meminta agar jajaran Komisaris Pertamina meningkatkan fungsi pengawasan.
Menurutnya, tugas Komisaris yang diemban Ahok, harus ikut bertanggung jawab ketika terjadi inefisiensi yang berujung pada tingginya harga jual BBM Pertamina.
Baca Juga: Konsumsi Solar dan Pertalite Menurun usai Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi
Mulyanto juga menyebut peran penting Komisaris Pertamina dalam menata manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien.
“Komisaris harus mendorong Pertamina meningkatkan efisiensi manajemennya agar harga BBM non subsidinya kompetitif," desak Mulyanto.
"Masak Pertamina kalah dengan swasta yang tidak di-backup secara langsung oleh Pemerintah. Ahok perlu lebih aktif mengawal kerja Pertamina agar lebih baik,” sentilnya.
Lebih lanjut, Mulyanto menilai Pertamina seharusnya dapat bekerja lebih baik dari operator swasta, khususnya mengenai harga jual BBM.
“Yang menarik kasus Revvo 89 yg pernah dijual lebih murah dari premium-90, yang notabene BBM bersubsidi. Begitu juga yang terjadi dengan BBM dari Shell. Berarti Shell dan Vivo lebih efisien manajemen bisnisnya," jelasnya.
"Karena ini kan mengikuti mekanisme pasar. Kalau pertamax mahal tentu akan kurang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang akan merugikan Pertamina,” pungkas Mulyanto.
Berita Terkait
-
Konsumsi Solar dan Pertalite Menurun usai Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi
-
Jelang G20 Summit, Rektor dan Insinyur Teknik Industri Beri Masukan pada Satgas B20 untuk Transisi Energi Berkeadilan
-
Pernyatan Ade Armando Dianggap Racun Dunia Demokrasi dan Ancaman Kerukunan Beragama
-
Agresif Bor Sumur Eksplorasi, Pertamina Hulu Energi Dukung Ketahanan Energi Nasional
-
Unjuk Gigi di Ajang ADIPEC 2022, Subholding Upstream Pertamina Mengeksplorasi Potensi Menuju Kelas Dunia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO