Suara.com - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti salah satu partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurutnya, PPP memiliki DNA partai yang mendukung sosok ekstrim kanan sehingga aneh jika pada Pilpres 2024 mendatang, PPP justru malah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).
Hal ini lantaran Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang cenderung menganut ekstrim kiri. Refly menerangkan jika sosok yang pas didukung oleh PPP adalah Anies Baswedan.
"Aneh kalau PPP kemudian ingin mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden,"ujar Refly seperti dikutip melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin (7/11/22).
"Kenapa begitu, karena sederhana bahwa DNA PPP pastilah ke arah pemimpin yang cenderung kanan. Nah, kalau kita bicara tentang presepsi kanan ya tentu bukan Ganjar, tetapi Anies Baswedan," lanjut Refly.
Dalam pernyataannya, Refly lantas menyinggung mengenai elite PPP yang getol mendukung Ganjar sebagai capres dalam pesta demokrasi mendatang. Menurutnya hal tersebut karena PPP telah tersandera.
"Misalnya, Suharso Monoarfa kenapa bertahan di KIB, karena masih menjadi menteri di Kabinet Jokowi," tutur Refly.
Refly bahkan menilai jika tiga partai yang tergabung dalam KIB, yaitu Golkar, PAN, dan PPP telah disandera agar tidak bisa mendukung sosok yang tidak sejalan dengan Jokowi.
"Di sini ada nuansa untuk menyandera tiga pimpinan partai politik, yaitu Golkar, PAN, dan PPP yang dianggap barangkali partai-partai ini potensial untuk gabung ke Anies Baswedan," terangnya.
Baca Juga: Jika Ganjar Didepak PDIP, KIB Siap Menampung? Pengamat: Indikasi Makin Kuat
Di akhir dialognya, Refly kembali menyinggung soal ideologis yang dianut oleh PPP serta PAN. Kedua partai yang dikenal dengan partai yang menganut ideologis ke arah 'kanan' ini tampaknya telah terbelenggu dan tidak bisa lepas dari orbit istana.
"PAN dan PPP secara ideologis seharusnya ke arah kanan, tetapi mereka sudah terbelenggu sepertinya sehingga mereka tidak lepas dari orbit istana," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jika Ganjar Didepak PDIP, KIB Siap Menampung? Pengamat: Indikasi Makin Kuat
-
Politikus Demokrat: Kami Yakin Nanti Pada Ujung-ujungnya Anies-AHY
-
Massa GNPR Tuntut Presiden Mundur, Berikut Analisa Refly Harun Soal 3 Kemungkinan Jokowi Bisa Hilang Jabatan
-
Alasan Mengapa Ridwan Kamil Berpotensi Jadi Cawapres Paling Bertaji
-
Bukan NasDem, Pengamat Politik Prediksi PAN dan PPP Terancam Tak Akan Lolos Ambang Batas Parlemen
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan
-
Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
-
Remaja Jakarta Rentan Jadi Sasaran Utama Child Grooming di Ruang Digital
-
Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kronologi Suderajat, 30 Tahun Jualan Es Gabus Hancur Dituduh Dagang Makanan Berbahan Spons
-
PNKT-Kemensos Perkuat Sinergi Dukung Program Prioritas Presiden di Daerah
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM
-
Buntut Panjang Pedagang Es Gabus Viral: Propam Turun Tangan Periksa Polisi yang Gegabah
-
Pemerintah Buat Rumusan Penghapusan Tunggakan BPJS, Kapan Mulai Berlaku?