Suara.com - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold.
Bukan NasDem, PAN dan PPP justru yang terancam tidak akan lolos ambang batas parlemen.
Hal ini lantaran dua partai yang telah ber-DNA mendukung sosok 'kanan' tampaknya malah akan mendukung sosok 'kiri', yaitu Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.
"Kalau dia mendukung sosok kiri maka PAN dan PPP terancam tidak akan lolos Parliamentary Threshold. Jadi bukan NasDem yang terancam tidak lolos Parliamentary Threshold, tapi PAN dan PPP," ujar Refly dalam unggahan kanal YouTube-nya pada Senin (7/11/22).
Lebih jelas, Refly menyebut bahwa PPP lebih berpotensi tidak akan lolos Parliamentary Threshold ketimbang PAN.
Ia lantas memberi saran jika PPP tidak ingin terancam tidak lolos Parliamentary Threshold, PPP harus mendukung sosok yang memberikan coattail effect kepada partainya.
"Jadi kalau seandainya PPP mau dia kembali ke dia harus dukung calon yang kira-kira memberikan coattail effect," lanjut Refly.
Menurut Refly, Ganjar tidak akan memberikan coattail effect kepada PPP. Sosok Anies Baswedan dinilai lebih memberikan effect tersebut kepada PPP.
"Ganjar tidak akan memberikan coattail effect kepada PPP," terang Refly.
Baca Juga: Sesuaikan Inflasi, Segini Besaran UMP Jateng yang Disetujui Ganjar
KIB Tak Mau Tergesa-gesa Usung Capres
Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB menggelar Silaturahmi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/22) kemarin.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menyatakan kalau KIB tidak akan pecah seperti yang diprediksi sejumlah pihak.
Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan, KIB yang terdiri dari PAN, Golkar, dan PPP justru semakin solid untuk memenangkan Pilpres 2024.
Zulhas menuturkan KIB lahir karena dipersatukan oleh sebuah cita-cita perjuangan politik yang mulia, yaitu mempercepat janji-janji kemerdekaan agar dapat ditunaikan segera.
Menurutnya, KIB juga lahir karena persamaan platform perjuangan untuk membangun sistem politik modern, yaitu menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi, yang ditopang oleh kekuatan rakyat, sebagai aktor yang berfungsi untuk menyejahterakan, memakmurkan, dan membahagiakan rakyat, serta dapat melindungi bangsa dan negara.
Tag
Berita Terkait
-
Ulah Ade Armando Bawa-bawa Umat Kristen Bikin Gaduh Se-Indonesia, "Bagi Kaum Buzzer Prestasi Anies Adalah Sampah"
-
Sesumbar Zulhas KIB Tak Mau Tergesa-gesa Soal Capres: Ada Yang Belum Cukup Tiket Tapi Sudah Deklarasi
-
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Mereka Cemburu Kepada Kita
-
Soal Sosok Bakal Cawapres Pendamping Anies, NasDem Sabar Tunggu Rival Umumkan Jagoan
-
Muncul Penggalangan Arus Bawah Agar Ganjar Pranowo Jadi Jagoan KIB di Pilpres 2024, Ini Analisisnya
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar