Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Meski munur, PKS memastikan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Muhamad Kholid. Ia mengatakan rencana deklarasi dilakukan 10 November tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Willy menyampaikan beberapa alasan deklarasi tidak jadi dilakukan pada 10 November. Pertama ialah karena PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember. Di sisi lain rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
Baca Juga: Setelah Medan, NasDem Segera Lanjutkan Safari Politik Anies ke Daerah Lain
"Ya kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujar Willy.
Sementara itu, ditanyankapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundir menjadi akhir tahun.
"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertututp kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan " tutur Willy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, berharap koalisinya bersama dengan PKS dan Demokrat bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. Atau bertepatan Hari Pahlawan.
NasDem ingin deklarasi koalisi Pilpres itu sekaligus jadi kado di hari ulang tahun partai.
"Kalau ketua umum kami maunya tanggal 10 November itu deklarasi, karena 11 November itu kan ulang tahunnya NasDem," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Berita Terkait
-
Pemprov DKI OTT Pembuang Sampah Sembarangan Pakai Drone, PKS Sebut Lebih Baik CCTV Bisa Awasi 24 Jam
-
Kader NasDem Mundur Massal Bakar Atribut Partai gegara Anies Baswedan, Cek Faktanya
-
Demokrat: Tak Heran Ada Pihak Coba Ganggu Koalisi Perubahan dengan Godaan bahkan Ancaman
-
Kena Bully Sana Sini, NasDem Justru Bakal Panen Pemilih Usai Jadikan Anies Bacapres, Ini Analisanya
-
Terpopuler: Pengakuan Menggegerkan Ismail Bolong, Fakta Baru Suami Aniaya Istri di Depok
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri