Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa batalnya 'Koalisi Perubahan' yang digagas NasDem, PKS dan Demokrat untuk dideklarasikan 10 November kemarin memang sengaja dilakukan sebagai strategi.
"Batalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS pada 10 November 2022 tampaknya hanya bagian dari strategi saja," kata Jamil kepada wartawan dikutip Jumat (11/11/2022).
Menurutnya, NasDem, PKS dan Demokrat tampaknya masih melihat dinamika koalisi partai lainnya, termasuk arah politik PDIP. Hal itu, kata dia, tampaknya diperlukan agar pemetaan politik Pilpres 2024 lebih jelas sehingga lebih siap untuk mengantisipasinya.
Selain itu, Jamil mengatakan, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres yang akan diusung.
"Karena itu, Partai Demokrat dan PKS harus menuggu keputusan tersebut. Tanpa keputusan mereka, tentu belum dimungkinkan bagi Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan koalisi bersama Nasdem," ungkapnya.
"Jadi, tidak jadinya deklarasi koalisi pada 10 November 2022 jangan diartikan adanya pembatalan. Sebab, sejak awal memang belum ada kesepakatan ketiga partai untuk mendeklarasikan pada tanggal tersebut. Tanggal tersebut hanya usulan Nasdem, yang belum disetujui Demokrat dan PKS," sambungnya.
Kendati begitu, Jamil mengatakan, jika dilihat dari intensnya tim kecil dari Nasdem, PKS dan Demokrat bertemu, tentu koalisi tiga partai itu hanya tinggal menunggu waktu saja.
Menurutnya, tiga partai tersebut tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi setelah semua persiapan dianggap sudah matang.
"Jadi, tiga partai itu tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Ketiga partai pada saat itu tampaknya sudah siap untuk berkoalisi, termasuk visi, misi, program, dan strategi pemenangannya," pungkasnya.
Baca Juga: Survei SMRC: Nama Anies Baswedan Belum Bisa Mendongkrak Suara Pemilih Partai NasDem
Singgung Bandar
Sebelumnya Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasional Demokrat (NasDem) yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal.
Deklarasi tersebut menurut pertinggi NasDem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun.
Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro sementara Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.
Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.
Berita Terkait
-
Usai dari Gerindra, Gabungan Kelompok Relawan Jokowi di Musra Siap-siap ke Partai Koalisi Indonesia Bersatu
-
Dua Kali Ungkapkan Dukungannya Kepada Prabowo, Fadli Zon Pamer Foto Bareng Presiden Jokowi
-
Pasca Usung Anies Sebagai Capres 2024, NasDem Ungkap Pihak yang Tidak Puas, Waketum NasDem: Jagat Medsos Hari Ini Menjadi Penghakim
-
Survei SMRC: Nama Anies Baswedan Belum Bisa Mendongkrak Suara Pemilih Partai NasDem
-
Koalisi Usung Anies Batal Deklarasi, Tunggu Ridwan Kamil Siap Jadi Cawapres?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004
-
Bukan Sekadar Pameran E-Voting, Wamendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
-
Wajah Baru Jakarta Menuju 5 Abad: Koridor Rasuna Said Jadi Pusat Diplomasi dan Budaya
-
Wamen PANRB Tegaskan Era Digital Butuh Pemimpin Visioner, Bukan Sekadar Manajer
-
Momen Haru Eks Wamenaker Noel Peluk Cium Putrinya usai Sidang: Ini yang Buat Saya Semangat
-
Korea Utara Tantang AS dan Sekutu: Jangan Atur-atur Kami Soal Nuklir
-
Sekarang Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati, Noel: Saya Minta Ampun Yang Mulia
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
-
Ahli Psikologi TNI Bongkar Profil 4 Penyiram Air Keras Andrie Yunus: Kemampuan Analisa Rendah
-
Buntut Kematian Dokter Myta, Kemenkes Tunda Internship di Puskesmas dan RSUD Kuala Tungkal