Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara setelah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Formula E Jakarta dilanjutkan tahun depan. Namun, ia mengingatkan ada Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dituntaskan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara.
PR yang dimaksud Gembong adalah audit keuangan ajang balap mobil listrik yang sampai sekarang belum juga rampung. Apabila Jakpro ingin menggelar lagi tahun depan, maka tak boleh ada masalah tertinggal di gelaran sebelumnya.
"Melanjutkan gelaran formula e itu harus dimulai dengan laporan gelaran formula e yang pertama dulu. Ketika itu sudah dilaporkan secara detail baru boleh lah itu dilanjutkan ke putaran berikutnya, gitu," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (11/11/2022).
Menurutnya, laporan hasil audit ini perlu diperjelas, apalagi Anies Baswedan yang menginisiasi balapan digelar di Jakarta sudah lengser.
"Kan kita belum tahu sampai hari ini laporannya belum jelas gitu," ucapnya.
Karena itu, ia sendiri tak mempermasalahkan apabila Heru ingin melanjutkan Formula E. Namun, perlu dibangun budaya transparan dengan membuka hasil audit keuangan di gelaran tahun 2022.
"Ya itu kan sikapnya pj seperti itu, ini sikap fraksi pdi perjuangan seperti itu loh. jadi silahkan aja mau dilaksanakan sepanjang laporannya sudah disampaikan dulu, gitu loh," pungkasnya.
Audit Formula E
Sebelumnya audit laporan keuangan Formula E Jakarta yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu belum juga selesai sampai saat ini. Padahal ajang balap mobil listrik ini sudah lewat lima bulan lalu.
Baca Juga: PAM Jaya Kembali Kerja Sama dengan Swasta, Kenneth PDIP: Jangan Mengulang Kesalahan Swastanisasi Air
Hal ini diketahui dalam rapat Badan Anggaran yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023, Rabu (3/11/2022).
Dalam rapat itu, awalnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan berapa keuntungan yang didapat Jakpro sebagai penyelenggara Formula E dari penjualan tiket. Ia mengaku sampai sekarang belum mendapatkan laporan mengenai hal tersebut.
"Mengenai ticketing. Hari ini kita tidak tahu, lho, keuntungan atau tidak, mulut suara dari Jakpro. Untungnya mana? Tolong dijawab," ujar Prasetio di lokasi.
Prasetio mengatakan, soal keuntungan ini perlu segera disampaikan karena juga menjadi pertanyaan saat dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Harus jujur, Pak. Saya capek dipanggil KPK. Ini masuk ranah kpk. Bapak jelaskan," kata Prasetyo.
Direktur Utama Jakpro, Widi Amanasto mengatakan audit sampai saat ini masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya, hasil audit baru akan selesai bulan depan.
Berita Terkait
-
Pilihan Puan Maharani ke Itaewon Dibanding Kenang 40 Hari Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan Publik?
-
Dilaporkan PDIP ke Polisi Terkait Konten Banjir, Begini Tanggapan Susi Wu
-
PAM Jaya Kembali Kerja Sama dengan Swasta, Kenneth PDIP: Jangan Mengulang Kesalahan Swastanisasi Air
-
PDIP Sulit Dibaca, Jangan-jangan Isu Jegal Kader Untuk Menaikan Elektabilitas Ganjar?
-
Tak Terima Tjhai Chui Mie Dikatain 'Monyet' oleh Susi Wu, PDIP Singkawang Lapor Polisi: Kami Perlu Mengambil SikapTegas
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit