Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membeberkan alasan mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Salah satu alasannya adalah ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan di Pemerintahan Joko Widodo.
"NasDem memberikan keyakinan bahwasanya alternatif pilihannya menempatkan calon Presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini, keberhasilan yang sedang dan telah dicapai sampai hari ini." ujar Surya Paloh di HUT ke-11 Partai Nasde di JCC, Jakarta, Jumat (11/11/2022).
Hal ini disampaikan Surya Paloh sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar terkait pencalonan Anies oleh Nasdem untuk menjegal pemerintahan di era Jokowi.
"Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa dinyatakan bahwasanya ini ada upaya yang sitemik untuk menyatakan menjegal jalannya pembangunan di bawah kepemipinan Presiden Jokowi saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah NasDem," kata Paloh.
Paloh menyebut jika itu dilakukan oleh Nasdem pasti pihaknya sudah bakal diserang oleh elite partai koalisi dan sebagian masyarakat pendukung pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya," katanya.
Tetap Dukung Jokowi
Sebelumnya Surya Paloh menegaskan pihaknya masih menudukung penuh Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga 2024.
Pernyataan itu disampaikan sekaligus menegaskan sikap partai meski sudah menyatakan bakal mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres di 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Desak PBB Terus Dorong agar Perang Segera Dihentikan
"Ini perlu saya tegaskan, bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah," ucap Surya Paloh.
Paloh kemudian membeberkan yang diperlukan negara ini adalah bagaimana spirit untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini.
"Partai politik yang ada yang eksis itu bukan hanya harus bekerjasama dengan partai-partai koalisi pemerintahan, NasDem berpikir seluruh institusi partai poitik harus diajak satu
genggaman kerja bersama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini," jelas Surya Paloh.
Berita Terkait
-
Bahas Soal Jokowi, Surya Paloh: Bukan Berarti karena Nasdem Mencalonkan Bung Anies Hubungan Kita Harus Retak
-
Presiden Jokowi Desak PBB Terus Dorong agar Perang Segera Dihentikan
-
Jawaban Surya Paloh Terkait Isu Hubungan dengan Jokowi Retak
-
Baliho 'Terima Kasih Pak Jokowi' Muncul di Medan, Satpol PP: Lagi Kita Cari Siapa yang Pasang
-
Stigma Buruk Terhadap Nasdem Karena Jadikan Anies Baswedan Capres, DPW Bali: Biarkan!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional