Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar tidak terburu-buru berbicara soal nama figur untuk kontestasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, yang penting dipersiapkan, yakni desain masa depan untuk hadapi persoalan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertema Suksesi Kepemimpinan 2024 yang digelar PP Muhammadiyah dalam menyambut Muktamar Muhammadiyah pada Selasa (15/11/2022).
"Teman-teman semuanya, ini wartawan ini kan pasti konotasinya kepada siapa. Pada proses regenerasi pemilu 2024. Sebelum kita menjawab kepada siapa tentu saja kita harus melihat bahwa kepemimpinan nasional itu sebenarnya tidak berbicara pada siapa dulu," kata Hasto.
"Tetapi berbicara tentang bagaimana yang baik bagi masa depan bangsa kita. Lalu kita lihat bagaimana desain masa depan bangsa kita," sambungnya.
Menurutnya, jika dilihat dari akar persoalan bangsa kekinian sangat luas atau banyak. Salah satunya, Hasto mencontohkan soal bidang pendidikan Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga Singapura.
"Kita lihat kita ketinggalan dengan Singapura. National University of Singapore itu berada di peringkat 11 dalam world university. Kemudian (Universitas) Gajah Mada itu 153, gap-nya terlalu jauh. Budaya literasi kita itu gap-nya terlalu jauh," tuturnya.
Belum lagi, kata dia, IQ atau tumbuh kembang kecerdasan masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dan jumlah-jumlah doktor juga dianggap masih minim.
"Sehingga banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi sebelum kita bicara siapa itu yang harus kita pikirkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, padahal Indonesia mempunyai potensi cukup besar yakni dari Sumber Daya Manusia (SDM). Namun hal itu dirasa belum cukup.
Baca Juga: Canda Hasto PDIP Sebut PAN Sebagai Partai Berwarna Biru Cerah, Sindir Siapa?
Untuk itu, menurutnya skala prioritas PDIP kekinian menyiapkan regenerasi kepemimpinan 2024 dengan mendesain masa depan.
Hal itu dilakukan dengan menyusun dulu visi misi capres-cawapres sebelum dideklarasikan.
"Kami telah menugaskan Megawati Institute dan kemudian Balitpus untuk kemudian merancang suatu konsesnsi yang akan menjadi visi misi calon presiden calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP dan itu betul menjadi persoalan kesatuan kebijakan dari Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan calon pemimpin yang akan datang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?