Suara.com - Usulan Megawati Soekarnoputri agar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 tak diubah sama dengan pemilu sebelumnya menuai pro dan kontra dari berbagai tokoh politik. Alhasil jika usulan tersebut diberlakukan, nomor urut Pemilu 2 tahun mendatang tak perlu diubah.
Kini, sederet pihak partai politik melayangkan protes terhadap usulan tersebut.
Dalih KPU: Agar pemilih ingat dengan nomor urut partai
Adapun usulan tersebut juga diterima oleh sekelumit pihak, khusunya Komisi Pemilihan Umum alias KPU yang menilai ada sisi positif nomor urut partai di Pemilu 2024 tidak usah diundi lagi.
Komisioner KPU RI Idham Holik melihat bahwa dengan adanya nomor urut Pemilu yang sama, masyarakat atau pemilih dapat mudah mengingat nomor urut partai, sebagaimana yang ia sampaikan ke awak media pada Selasa (15/11/2022).
PPP ingin nomor urut Pemilu 2024 tetap diundi
Protes terhadap usulan tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani.
Arsul menginginkan bahwa nomor urut Pemilu 2024 tetap diundi sebagaimana yang sudah berjalan. Ia melihat metode undian menjadi langkah yang terbaik bagi perencanaan Pemilu mendatang.
"Jadi kalau ditanya PPP lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kira kira seperti itu," kata Arsul kepada wartawan dikutip Kamis (17/11/2022).
Arsul juga khawatir akan ada pihak yang dirugikan jika nomor partai sama dengan Pemilu sebelumnya.
"Karena kami khawatir kalau itu kami setujui nanti, partai yang di luar parlemen apalagi partai yang ternyata nanti memenuhi syarat untuk ikut pemilu karena ikut pemilu karena lolos di verifikasi faktual juga akan merasa tanda kutip ya terkurang haknya karena untuk mendapat nomor yang mereka sukailah," lanjutnya.
Partai Gelora merasa usulan tersebut tak adil
Protes juga dilayangkan oleh Wasekjen Partai Gelora Ahmad Chudori yang menilai bahwa usulan tersebut tidak adil.
Sebagaimana yang Ahmad sampaikan ke wartawan pada Rabu (16/11/2022), keinginan partainya tak jauh berbeda dari pihak Arsul Sani yang juga menginginkan adanya undian.
Kecaman yang senada juga disampaikan oleh Waketum Partai Ummat, Nazaruddin yang menilai usulan tersebut tidak adil dan bahkan cenderung diskriminatif.
Berita Terkait
-
Arsul Gak Setuju Usulan Megawati Soal Nomor Urut Peserta Pemilu Tak Diubah, Ada Apa dengan Angka 3 PDIP dan 10 PPP?
-
Megawati Mau Nomor Urut Parpol Tak Diubah, PPP Ngotot Minta Diundi: Biar Tak Ada Yang Dirugikan
-
Bicara Soal Pemilu 2024, Haidar Nashir Ingatan ke Para Calon: Bukan Hanya Soal Kemenangan Politik
-
Gus Dur dan Megawati Pernah Dekat Bak Kakak Adik, Berakhir Rusak Gegara Dua Sosok Ini
-
Momen Megawati-SBY Satu Meja, Masinton PDIP: Masyarakat Jangan Sampai Terbawa Suasana Keterbelahan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti