Suara.com - Usulan Megawati Soekarnoputri agar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 tak diubah sama dengan pemilu sebelumnya menuai pro dan kontra dari berbagai tokoh politik. Alhasil jika usulan tersebut diberlakukan, nomor urut Pemilu 2 tahun mendatang tak perlu diubah.
Kini, sederet pihak partai politik melayangkan protes terhadap usulan tersebut.
Dalih KPU: Agar pemilih ingat dengan nomor urut partai
Adapun usulan tersebut juga diterima oleh sekelumit pihak, khusunya Komisi Pemilihan Umum alias KPU yang menilai ada sisi positif nomor urut partai di Pemilu 2024 tidak usah diundi lagi.
Komisioner KPU RI Idham Holik melihat bahwa dengan adanya nomor urut Pemilu yang sama, masyarakat atau pemilih dapat mudah mengingat nomor urut partai, sebagaimana yang ia sampaikan ke awak media pada Selasa (15/11/2022).
PPP ingin nomor urut Pemilu 2024 tetap diundi
Protes terhadap usulan tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani.
Arsul menginginkan bahwa nomor urut Pemilu 2024 tetap diundi sebagaimana yang sudah berjalan. Ia melihat metode undian menjadi langkah yang terbaik bagi perencanaan Pemilu mendatang.
"Jadi kalau ditanya PPP lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kira kira seperti itu," kata Arsul kepada wartawan dikutip Kamis (17/11/2022).
Arsul juga khawatir akan ada pihak yang dirugikan jika nomor partai sama dengan Pemilu sebelumnya.
"Karena kami khawatir kalau itu kami setujui nanti, partai yang di luar parlemen apalagi partai yang ternyata nanti memenuhi syarat untuk ikut pemilu karena ikut pemilu karena lolos di verifikasi faktual juga akan merasa tanda kutip ya terkurang haknya karena untuk mendapat nomor yang mereka sukailah," lanjutnya.
Partai Gelora merasa usulan tersebut tak adil
Protes juga dilayangkan oleh Wasekjen Partai Gelora Ahmad Chudori yang menilai bahwa usulan tersebut tidak adil.
Sebagaimana yang Ahmad sampaikan ke wartawan pada Rabu (16/11/2022), keinginan partainya tak jauh berbeda dari pihak Arsul Sani yang juga menginginkan adanya undian.
Kecaman yang senada juga disampaikan oleh Waketum Partai Ummat, Nazaruddin yang menilai usulan tersebut tidak adil dan bahkan cenderung diskriminatif.
Berita Terkait
-
Arsul Gak Setuju Usulan Megawati Soal Nomor Urut Peserta Pemilu Tak Diubah, Ada Apa dengan Angka 3 PDIP dan 10 PPP?
-
Megawati Mau Nomor Urut Parpol Tak Diubah, PPP Ngotot Minta Diundi: Biar Tak Ada Yang Dirugikan
-
Bicara Soal Pemilu 2024, Haidar Nashir Ingatan ke Para Calon: Bukan Hanya Soal Kemenangan Politik
-
Gus Dur dan Megawati Pernah Dekat Bak Kakak Adik, Berakhir Rusak Gegara Dua Sosok Ini
-
Momen Megawati-SBY Satu Meja, Masinton PDIP: Masyarakat Jangan Sampai Terbawa Suasana Keterbelahan
Terpopuler
Pilihan
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
Terkini
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Sentil Upaya Pembungkaman, Hasto: Jangan Takut Suarakan Kebenaran Demi Kemanusiaan
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
16 Sekolah Unggulan Garuda Dibuka, Salah Satunya di Sultra
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat