Suara.com - Wiyono, ayah Vera Puspita Ayu, korban meninggal Tragedi Kanjuruhan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedatangannya guna menagih janji Presiden Joko Widodo menuntaskan peristiwa yang mengakibatkan putrinya dan 134 orang lainnya meninggal.
Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan audiensi dengan komisioner Komnas HAM, Kamis (17/11/2022).
"Kami mau menagih janjinya Bapak Kepala Negara kita, yaitu Bapak Presiden Ir Joko Widodo yang mengatakan bahwa ini harus diusut tuntas," tegas Wiyono.
Dia juga dengan tegas meminta, agar semua pihak tidak berupaya untuk menutupi kasus ini.
"Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu saja yang saya sampaikan," ujarnya.
Wiyono tidak datang sendiri ke kantor Komnas HAM. Dia bersama puluhan keluarga korban dan korban Kanjuruhan.
Selain untuk menagih janji Jokowi, mereka juga meminta Komnas HAM, menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM.
Seperti yang diungkap Tim Gabungan Aremania yang juga Sekjen Federasi KontraS, Andy Irfan.
Salah satu hal yang bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat ialah genosida atau pembantaian brutal serta sistematis terhadap kelompok.
Baca Juga: Jokowi Canangkan Hilirisasi Industri, Sektor ICT Bisa?
Andy berpendapat kalau pihak kepolisian melakukan hal serupa.
"Peristiwa di Kanjuruhan di 1 Oktober itu ada 6 menit yang mematikan," kata Andy.
Dia bilang selama enam menit anggota Brimob mengeluarkan 45 tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun Stadion Kanjuruhan.
"Ada tanggung jawab komando di situ yang sangat teroganisir dengan jelas bahwa Brimob melakukan serangan itu bukan secara impulsif tapi sistematis," tuturnya.
Andy juga mengungkap temuan lain, korban meninggal bukan di pintu yang jadi lokasi desak-desakan.
"Kami menemukan bahwa puluhan orang meninggal di tempat di tribun bukan berdesak-desakan di pintu," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'