Suara.com - Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang digelar di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah mengesahkan Haedar Nashir menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Adapun posisi Sekjen PP Muhammadiyah dijabat Abdul Mu'ti.
Proses penetapan tersebut dilaksanakan pukul 15.30 WIB di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS. Dalam penentuan posisi ketua umum, penyelenggaran melakukan proses pemilihan dan penghitungan dilakukan memakai sistem e-voting.
"Secara ringkas kami sampaikan bahwa rapat memutuskan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah bapak Prof Dr Haedar Nashir M.Si. Rapat juga memutuskan Sekretaris Umum adalah Bapak Prof Dr Abdul Mu'ti M.Si," kata panitia pemilihan Ahmad Dahlan Rais saat memimpin rapat seperti dikutip SuaraSurakarta.id pada Minggu (20/11/2022).
Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan telah bersidang santai dan juga serius dari hati-hati mengenai masa depan Muhammadiyah.
"Kami yang 13 ini mengembang amanat secara kolektif kolegial dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah," katanya.
Bahkan, ia mengemukakan, sebagai ketua umum, posisinya tidak jauh dari pengurus lainnya. Lantaran prinsip kepemimpinan kolektif kolegial dan persyarikatan.
"Saya sebagai ketum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seiinci ditinggikan tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif kolegial dan sistem Persyarikatan," paparnya.
Menurutnya, dalam mengembang amanat ini dan bertugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam Risalah Islam berkemajuan yang telah ditetapkan untuk mendialogkan kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.
Ini agar menjadi alam pikiran yang semakin luas dan terintegrasi dengan baik di Persyarikatan.
Baca Juga: Profil Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Baru
"Islam yang membawa damai, Islam yang menyatukan, Islam yang membangun optimisme. Tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa negara dan kemanusiaan global," paparnya.
Ia juga mengatakan, PP Muhammadiyah memiliki mandat untuk terus mendiskusikan mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Nantinya ini untuk menjadi masukan penting di berbagai bidang.
"Jadi kepemimpinan kami harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang istilah muktamar ini akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik ranting, cabang, daerah, wilayah," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
Terkini
-
Luhut Bakal Diperiksa Terkait Skandal Korupsi Kereta Whoosh? KPK Bilang Begini
-
Kasus Fitnah Azizah Salsha Naik Penyidikan, YouTuber ResbobbBigmo Terancam Jadi Tersangka?
-
5 Fakta di Balik Video Viral Anggota DPRD Langkat Pesta di Kapal Mewah Danau Toba
-
Cak Imin Ingatkan Masyarakat: Jangan Bekerja ke Luar Negeri Sebelum Benar-benar Siap
-
Menko Cak Imin Beri Sinyal Minta Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
-
Pagi Mencekam di Tanah Abang, Pengacara Tumbang Ditembak Pria Misterius
-
Kasus Fitnah Azizah Salsha Naik Penyidikan, Youtuber Resbobb dan Bigmo Sudah Tersangka?
-
Skandal Korupsi 'THR' di OKU 'Beranak-pinak', Giliran Pimpinan dan Anggota DPRD Jadi Tersangka
-
Lempar 'Bom' di Medsos soal 'Ramai dan Sunyi', Dasco: Nah Pada Kepo ya
-
KPK Usut Dugaan Markup Proyek Whoosh, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015