Suara.com - Haedar Nashir kembali terpilih kedua kalinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11/2022).
Sementara posisi Sekjen PP Muhammadiyah dijabat oleh Abdul Mu'ti.
Proses penetapan tersebut dilaksanakan pukul 15.30 WIB di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS. Dalam penentuan posisi ketua umum, penyelenggaran melakukan proses pemilihan dan penghitungan dilakukan memakai sistem e-voting.
"Secara ringkas kami sampaikan bahwa rapat memutuskan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah bapak Prof Dr Haedar Nashir M.Si. Rapat juga memutuskan Sekretaris Umum adalah Bapak Prof Dr Abdul Mu'ti M.Si," kata panitia pemilihan Ahmad Dahlan Rais saat memimpin rapat pada Minggu (20/11/2022).
Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan telah bersidang santai dan juga serius dari hati-hati mengenai masa depan Muhammadiyah.
"Kami yang 13 ini mengembang amanat secara kolektif kolegial dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah," katanya.
Kata dia, sebagai ketua umum, posisinya tidak jauh dari pengurus lainnya. Lantaran prinsip kepemimpinan kolektif kolegial dan persyarikatan.
"Saya sebagai ketum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seiinci ditinggikan tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif kolegial dan sistem Persyarikatan," katanya.
Menurutnya, dalam mengembang amanat ini dan bertugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam Risalah Islam berkemajuan yang telah ditetapkan untuk mendialogkan kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Ini agar menjadi alam pikiran yang semakin luas dan terintegrasi dengan baik di Persyarikatan.
Baca Juga: Hadiri Penutupan Muktamar Muhammadiyah, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin
"Islam yang membawa damai, Islam yang menyatukan, Islam yang membangun optimisme. Tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa negara dan kemanusiaan global," paparnya.
Ia juga mengatakan, PP Muhammadiyah memiliki mandat untuk terus mendiskusikan mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Nantinya ini untuk menjadi masukan penting di berbagai bidang.
"Jadi kepemimpinan kami harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang istilah muktamar ini akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik ranting, cabang, daerah, wilayah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Hadiri Penutupan Muktamar Muhammadiyah, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin
-
Jejak Pendidikan Haedar Nashir, Kembali Terpilih Jadi Ketum PP Muhammadiyah 2022-2027
-
Kembali Pimpin Muhammadiyah, Haedar Nashir: Sebagai Ketum Hanya Sejengkal di Depan dan Seiinci Ditinggikan
-
Presiden Jokowi Tinggalkan KTT APEC di Bangkok Demi Hadiri Muktamar Muhammadiyah
-
Tinggalkan KTT APEC Lebih Awal Demi Hadiri Pembukaan Muktamar, Jokowi Diapresiasi Pemuda Muhammadiyah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar