Malaysia Hadapi Parlemen Gantung untuk Pertama Kali usai Tak Ada Partai yang Amankan Kursi Mayoritas

Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia menghadapi parlemen gantung usai partai-partai politik gagal mengamankan kursi mayoritas di parlemen dalam pemilihan umum yang digelar akhir pekan lalu.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, dalam pemilu pada Sabtu (19/11), koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh tokoh oposisi Anwar Ibrahim mengamankan 82 dari 222 kursi yang ada di parlemen. Sementara itu, Perikatan Nasional (PN) yang diketuai Muhyiddin Yassin mendapatkan 73 kursi,

Selanjutnya, koalisi Barisan Nasional (BN) pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang didominasi oleh partainya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mendapatkan hasil yang mengecewakan dengan hanya mengamankan 30 kursi.

Dalam pemilu ini, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad (97) turut gagal mempertahankan kursinya.

Dalam pemerintahan Malaysia, koalisi parpol harus berhasil mengamankan paling sedikir 112 kursi untuk membentuk pemerintahan. Meski demikian, karena terjadinya penundaan di satu daerah pemilihan, maka koalisi minimal harus mendapat 111 kursi.

Dengan hasil di mana tidak ada parpol yang mampu memenangkan mayoritas kursi parlemen, koalisi-koalisi dengan kemenangan tertinggi harus menggandeng koalisi atau partai lainnya.

Menurut BBC, Anwar Ibrahim mengaku koalisi PH telah mengumpulkan cukup suara untuk membentuk pemerintah baru, tanpa menjabarkan siapa-siapa saja yang digandeng.

"Kita telah mencapai angka 111, 112," katanya dalam jumpa pers di Subang Jaya pada Minggu dini hari waktu setempat.

Sementara itu, Muhyiddin Yassin memastikan PN tidak akan berkoalisi dengan PH.

"Untuk membentuk pemerintah pimpinan PN, saya akan berbicara dengan partai-partai di Sabah dan Sarawak," katanya.

Sementara itu, Antara mengabarkan bahwa Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menitahkan koalisi partai politik  pemilik kursi terbanyak di parlemen untuk menyerahkan nama calon perdana menteri (PM) pada Senin (21/11) sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

Dalam keterangan resmi pada Minggu, Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, mengatakan istana telah menerima hasil resmi pemilu dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia, Tan Sri Abdul Ghani Salleh, pada pukul 13.15.

Sesuai dengan perintah Raja Malaysia, ia mengatakan Istana Negara telah menugaskan Ketua Dewan Rakyat, Azhar Azizan Harun, untuk meminta kepada pimpinan parpol dan koalisi yang memiliki jumlah kursi banyak untuk menginformasikan kepada istana tentang koalisi parpol yang disepakati antara parpol atau koalisi terkait pembentukan pemerintahan baru.