Suara.com - Partai Gerindra belum dapat memastikan siapa nantinya yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang memang hendak dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani hal itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Termasuk menyoal adanya kans Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres.
Peluang itu menjadi pembicaraan usai Prabowo maupun Ganjar dianggap sebagai figur yang paling kencang mendapat sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. Tak ayal, anggapan itu kemudian berkembamg hingga kepada wacana menduetkan keduanya.
"Ya waktu tentu saja berjalan. Nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Tetapi, Muzani menegaskan bahwa posisi Gerindra saat ini sudah terikat koalisi dengan PKB. Tentu untuk menentukan capres, apalagi cawapres perlu pertimbangan kedua ketum, yakni Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
"Cuma untuk diketahui bahwa Gerindra dan PKB sekarang telah mengikrarkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama politik 2024 yang itu dideklarasikan tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu sehingga perjanjian koalisi ini mengikat satu sama lain," ujar Muzani.
Respons Gerindra soal Ancaman PKB
Sebelumnya, Muzani merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengancam bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto ngotot memilih Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024.
Muzani menegaskan pemilihan capres koalisi Gerindra dan PKB tidak bisa ditentukan begitu saja, apalagi oleh Prabowo seorang. Dalam memutuskan, kedua ketum memiliki kewenangan yang sama.
Baca Juga: Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
Karena itu, tentu Prabowo selaku Ketum Gerindra akan mendengarkan Muhaimin, begitu juga sebaliknya. Apalagi diketahui keduanya sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
"Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," kata Muzani.
Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB hingga kini belum menentukan sosok capres, maupun cawapres. Jangankan memutuskan, merundingkan saja sosok capres dan cawapres, keduanya belum melakukan.
"Pasangan calon presiden dari gabungan partai Gerindra dan PKB sampai sekarang belum ditetapkan. Apalagi pasangan calon wakil presiden," kata Muzani.
Cak Imin Tebar Ancaman
Cak Imin sebelumnya menebar ancaman khususnya kepada Gerindra. Dia mengaku partainya bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo memilih berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
-
Respons Ancaman PKB Bentuk Komposisi Baru, Gerindra Tegaskan Hak Veto Tentukan Paslon Bukan Punya Prabowo Seorang
-
Ngotot Seperti Prabowo, Cak Imin: Saya Dimandatkan Jadi Capres Bukan Cawapres
-
Di Depan Menhan Lloyd J Austin III, Prabowo Ngaku Puas dengan Kerja Sama Indonesia-AS
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga