Suara.com - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal hanya Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang punya tiket sebagai calon presiden Pilpres 2024, belum tentu benar.
Awalnya pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengatakan memang partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri kekinian jadi satu-satunya partai yang punya tiket untuk bisa mencalonkan langsung figur sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
Namun, menurutnya, tiket tersebut belum ditentukan untuk siapa. Jika Puan sudah ditunjuk, hal itu baru lah bisa disebut sebagai satu-satunya capres.
"Pertama PDIP memang punya tiket untuk itu. Kalau memang mbak Puan menyalonkan capres ya memang satu-satunya," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Pacul menegaskan, pernyataan Puan menjadi satu-satunya figur yang punya tiket sebagai capres dari PDIP belum tentu benar juga.
"Tapi sebutan itu kan belum tentu benar. Yang benar adalah PDIP punya tiket," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, yang benar disebut satu-satunya yang punya tiket capres-cawapres untuk Pilpres 2024 adalah PDIP bukan Puan.
"Bukan hanya tiket, itu boarding pass," pungkasnya.
Pernyataan Bahlil
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut hanya Ketua DPR RI, Puan Maharani yang saat ini mempunyai tiket menjadi Calon Presiden (Capres) 2024.
Hal itu diungkapkan Bahlil menghadiri Musyawarah Nasional HIPMI XVII Tahun 2022 di Hotel Alila Solo.
Dalam sambutannya, Bahlil sempat menyapa Ketua DPR Puan Maharani yang juga hadir dalam acara tersebut.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menghadiri Musyawarah Nasional HIPMI XVII Tahun 2022 di Hotel Alila Solo.
Dalam sambutannya, Bahlil sempat menyapa Ketua DPR Puan Maharani yang juga hadir dalam acara tersebut.
"Aku mau nanya siapa, dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai, satu-satunya hanya Mbak Puan," ucap Bahlil dikutip dari Timlo.net Senin (21/11/2022).
Berita Terkait
-
Peringatan Jokowi soal Politik Identitas Diamini Wakil Ketua DPR: Kita Sangat Dirugikan
-
'Tak Hanya Jadi Jago Kandang, Kita Juga Bisa Keluar', Kode Ganjar Pranowo Siap Jadi Bacapres Partai Lain?
-
Pilihan Cawapres Tak Terbatas Cak Imin, Waketum Gerindra: Banyak Tokoh yang Layak Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
-
'Jangan Sok Yakin' Fahri Hamzah Cecar Telak Andi Mallarangeng, Sebut Koalisi Perubahan Hanya Bohong-bohongan
-
Diklaim The Next Jokowi hingga Dituding Tiru Cara Kampanye, Ganjar Pranowo: Dipas-pasin Kali!
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
Terkini
-
Jelang Masuk Sekolah Usai Lebaran, KPAI Soroti Risiko Kelelahan hingga Tekanan Mental Anak
-
Analisa: Waktunya Pakai Energi Terbarukan saat Krisis BBM karena Perang Iran
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret