Suara.com - Peringatan Presiden Joko Widodo soal penggunaan politisasi agama di Pilpres 2024 diamini oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Politisasi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ini dikhawatirkan akan terjadi di Pemilihan Presiden 2024. Oleh karena itu, Sufmi Dasco mengulang lagi peringatan Jokowi agar semua yang terlibat dalam Pilpres tak lagi menggunakan politik identitas.
"Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, Dasco pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. "Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi," ucapnya.
Selain untuk menghindari polarisasi, Dasco menyebut dengan tidak memainkan politik identitas jelang pemilu maka diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi dampak ancaman ekonomi global.
"Selain menghadapi Pileg dan Pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi, dampak dari ekonomi global yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia," kata Dasco.
Sebelumnya, Senin (21/11), Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
Baca Juga: Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
-
'Tak Hanya Jadi Jago Kandang, Kita Juga Bisa Keluar', Kode Ganjar Pranowo Siap Jadi Bacapres Partai Lain?
-
Bencana Gempa Cianjur, Sufmi Dasco Ahmad: Komisi Teknis dan Pemerintah Harus Bahas Pola Mitigasi Bencana
-
Demokrat Tegaskan Tolak Pakai Politik Identitas, AHY: Jangan Mudah Melabeli Orang atau Kelompok
-
Ini Penyebab Munas HIPMI Ricuh dan Gibran Minta Selesaikan Cepat
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Bantah Hoaks Penolakan, Habiburokhman Tegaskan DPR 'Gaspol Pakai Turbo' Bahas RUU Perampasan Aset
-
Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi
-
Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS
-
Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih
-
Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?