Suara.com - Peringatan Presiden Joko Widodo soal penggunaan politisasi agama di Pilpres 2024 diamini oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Politisasi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ini dikhawatirkan akan terjadi di Pemilihan Presiden 2024. Oleh karena itu, Sufmi Dasco mengulang lagi peringatan Jokowi agar semua yang terlibat dalam Pilpres tak lagi menggunakan politik identitas.
"Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, Dasco pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. "Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi," ucapnya.
Selain untuk menghindari polarisasi, Dasco menyebut dengan tidak memainkan politik identitas jelang pemilu maka diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi dampak ancaman ekonomi global.
"Selain menghadapi Pileg dan Pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi, dampak dari ekonomi global yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia," kata Dasco.
Sebelumnya, Senin (21/11), Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
Baca Juga: Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
-
'Tak Hanya Jadi Jago Kandang, Kita Juga Bisa Keluar', Kode Ganjar Pranowo Siap Jadi Bacapres Partai Lain?
-
Bencana Gempa Cianjur, Sufmi Dasco Ahmad: Komisi Teknis dan Pemerintah Harus Bahas Pola Mitigasi Bencana
-
Demokrat Tegaskan Tolak Pakai Politik Identitas, AHY: Jangan Mudah Melabeli Orang atau Kelompok
-
Ini Penyebab Munas HIPMI Ricuh dan Gibran Minta Selesaikan Cepat
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?