Suara.com - Peringatan Presiden Joko Widodo soal penggunaan politisasi agama di Pilpres 2024 diamini oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Politisasi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ini dikhawatirkan akan terjadi di Pemilihan Presiden 2024. Oleh karena itu, Sufmi Dasco mengulang lagi peringatan Jokowi agar semua yang terlibat dalam Pilpres tak lagi menggunakan politik identitas.
"Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, Dasco pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. "Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi," ucapnya.
Selain untuk menghindari polarisasi, Dasco menyebut dengan tidak memainkan politik identitas jelang pemilu maka diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi dampak ancaman ekonomi global.
"Selain menghadapi Pileg dan Pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi, dampak dari ekonomi global yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia," kata Dasco.
Sebelumnya, Senin (21/11), Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
Baca Juga: Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jokowi Blusukan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur Sampaikan Duka Cita
-
'Tak Hanya Jadi Jago Kandang, Kita Juga Bisa Keluar', Kode Ganjar Pranowo Siap Jadi Bacapres Partai Lain?
-
Bencana Gempa Cianjur, Sufmi Dasco Ahmad: Komisi Teknis dan Pemerintah Harus Bahas Pola Mitigasi Bencana
-
Demokrat Tegaskan Tolak Pakai Politik Identitas, AHY: Jangan Mudah Melabeli Orang atau Kelompok
-
Ini Penyebab Munas HIPMI Ricuh dan Gibran Minta Selesaikan Cepat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan