Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengirimkan surat presiden atau surpres berisikan nama calon Panglima TNI ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon panglima pengganti Andika Perkasa.
Nama Yudo semakin menguat usai pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Pratikno di Istana beberapa hari lalu terkuak ke ranah publik. Salah seorang sumber Suara.com di Istana membenarkan kalau nama Yudo ada dalam surpres tersebut.
Menurut sumber, meskipun tidak ada kewajiban bagi Jokowi memilih nama dari TNI AL, namun keputusan Kepala Negara tersebut telah melalui pertimbangan yang matang demi memberikan dampak yang baik ke depannya.
"Secara psikologis akan baik, walau bukan sebuah keharusan karena semuanya tergantung Presiden. Di samping itu juga untuk kebanggaan korps," kata sumber kepada Suara.com, Rabu (23/11/2022).
Terlebih, selama Jokowi menjabat sebagai presiden selama dua periode, belum ada satupun Panglima TNI yang berasal dari matra TNI AL.
Pada periode 2014-2019, kursi Panglima TNI ditempati oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari TNI AD, (2013-2015), lalu ada Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dari TNI AD (2015-2017).
Setelah itu, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dari TNI AU meneruskan tongkat komando Gatot pada 2017-2021.
Sementara saat ini tongkat komando Panglima TNI kembali ke TNI AD yakni Jenderal Andika Perkasa yang dilantik 17 November 2021. Ia akan memasuki masa pensiunnya pada Desember 2022.
Kalau perjalanannya mulus, Yudo akan menjadi orang pertama yang menduduki kursi Panglima TNI di era Jokowi dari matra TNI AL. Sumber Suara.com menyambut itu dengan baik lantaran seluruh matra berkesempatan untuk menjadi orang nomor satu di TNI.
"Iya, kalau itu terjadi akan manis," ucapnya.
Calon Panglima Pengganti Andika
Pihak Istana menyampaikan kalau surpres berisikan nama calon panglima TNI sudah dikirimkan ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Namun, pengiriman surpres terpaksa ditunda lantaran Ketua DPR RI Puan Maharani sedang menjalani kegiatan lain.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan kalau Puan tengah menghadiri sidang Parlemen ASEAN di Phnom Penh. Oleh sebabnya, baik Istana maupun DPR RI bersepakat untuk mengatur ulang jadwal pengiriman surpres.
"Akan disampaikan secara resmi pada tanggal 28, hari Senin besok," kata Indra.
Berita Terkait
-
KSAL Laksamana Yudo Margono Disebut Paling Layak Jadi Panglima TNI, DPR: Memang Harusnya Kan Laut
-
Analis: KSAL Belum Pernah Cicipi Kursi Panglima TNI Selama Jokowi Jadi Presiden
-
KSAL Yudo Bertemu Mensesneg, DPR: Sinyal Penunjukkan sebagai Calon Panglima TNI
-
Ditanya Soal Pertemuannya dengan Mensesneg di Istana, Ini Reaksi KSAL Yudo Margono
-
KSAL Yudo Margono Menegaskan Sudah Selayaknya Dankormar Dijabat Bintang 3
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal