Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan Relawan Amanat Nasional yang diinisiasi kader mereka untuk mendukung Anies Baswedan, bukan merupakan bagian dari PAN.
Sekjen PAN Eddy Soeparno tegas mengatakan tidak ada organisasi otonom atau organisasi sayap sebagaimana yang dibentuk kader dalam mendukung pencapresan Anies.
"Tidak ada organisasi sayap atau organisasi otonom di PAN yang bernama Amanat Indonesia," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Eddy menegaskan apa yang menjadi pernyataan dalam deklarasi oleh Relawan Amanat Nasional, tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan partai. Suara para relawan yang mendukung Anies, tidak mewakili keinginan apalagi suara PAN.
"Pandangan pribadi tentu tidak mewakili entitas apapun apalagi partai politik dalam hal ini PAN," kata Eddy.
Tak Mewakili Sikap PAN
Sementara itu. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pernyataan politik yang disampaikan Relawan Amanat Indonesia terkait pemilu presiden 2024 tidak mewakili sikap PAN.
"Mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan adalah atas nama sikap pribadi. Mereka tidak mewakili institusi PAN," kata Viva di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Eddy Soeparno: Relawan Pendukung Anies, Amanat Indonesia, Tidak Terafiliasi dengan PAN
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menganggap sikap relawan itu sebagai hal yang wajar. Dia mengatakan di PPP juga terjadi hal yang sama.
PAN dan PPP merupakan mitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai sekarang belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.
Viva dan Arsul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Relawan Amanat Indonesia yang meminta PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Viva menekankan bahwa sejumlah anggota Relawan Amanat Indonesia sudah tidak aktif di PAN, bahkan sudah ada yang keluar dan bergabung dengan partai politik lain.
Viva mengatakan hasil Rapat Kerja Nasional PAN tahun 2020 memberikan amanat dan tugas kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah strategis terkait pemilihan presiden 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Kader PAN Bentuk Relawan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PPP Tak Mau Ambil Pusing: Ya Nggak Apa-Apa...
-
Eddy Soeparno: Relawan Pendukung Anies, Amanat Indonesia, Tidak Terafiliasi dengan PAN
-
Ahmad Ali Ditunjuk Nasdem Jadi Koordinator Tim Pilpres 2024
-
Pegiat Medsos: Anies Hanya Pandai Mengolah Kata tapi Kinerja Minim
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jejak Sadis Taufik Hidayat: 4 Indekos Jadi Saksi Bisu Yuvita Dibuat Buta hingga Lumpuh
-
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba, Kamar Apartemen Disulap Jadi Tempat Produksi
-
Sekap dan Siksa Yuvita Pakai Helm, Sajam hingga Rokok: Taufik Hidayat Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik