Suara.com - Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuai sorotan usai dirinya ngotot ingin menjadi capres sebagai ancang-ancang jika Gerindra berpaling.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai bahwa sekalipun Cak Imin mendirikan koalisi baru, tidak ada jaminan ia bakal dijadikan calon wakil presiden (cawapres).
Mengutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, sikap Cak Imin yang ngotot ingin menjadi capres itu hanya untuk menaikkan posisi tawar dalam koalisi yang terjalin antara Gerindra dan PKB.
Menurutnya, ada dugaan kemunculan riak-riak dalam internal PKB bahwa Cak Imin tidak akan diusung menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Sebab, koalisi Gerindra-PKB terkesan komposisinya sudah dapat ditebak Prabowo-Muhaimin atau Prabowo dengan calon alternatif," kata Cak Imin.
Koalisi PKB dan Cak Imin dengan Gerindra hanya dinilai untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dari Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto.
Oleh sebab itu, Cak Imin dinilai geram lantaran ia saat ini tengah disangkutpautkan kembali dengan kasus koripsi di masa lalu dan harus menyelesaikan permasalahan dalam koalisi.
"Ini artinya, Cak Imin merasa semakin jauh dari kans sebagai cawapres, karena memang Gerindra tidak sepenuh hati menginginkan Muhaimin Iskandar," tutur Efriza.
Lebih lanjut, menurutnya Cak Imin merasa dirinya diamanati oleh partai untuk menjadi capres, sebagaimana yang tertuang dalam Muktamar PKB 2019.
Baca Juga: Analis Bongkar Ancaman Cak Imin agar Prabowo Tak Lirik Cawapres Lain untuk Pilpres 2024
Permasalahan tersebut yang pada akhirnya membuat Cak Imin menaikkan posisi tawarnya dengan berkomunikasi agar diperhitungkan dalam koalisi Gerindra-PKB.
"Inilah yang bikin Muhaimin bergejolak mulai bersuara terhadap Koalisi Gerindra-PKB," pungkasnya.
Sebelumnya, Cak Imin tidak menampik kemungkinan untuk membuat komposisi baru, bahkan merombak koalisi apabila dirinya tidak dipasangkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan Prabowo bakal menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya di 2024 nanti.
Berita Terkait
-
Analis Bongkar Ancaman Cak Imin agar Prabowo Tak Lirik Cawapres Lain untuk Pilpres 2024
-
Gonjang-ganjing Isu Perjodohan Prabowo-Ganjar, PKB Yakin Koalisi Tak Akan Pecah: Kita Bangun Kekuatan Sampai Menang!
-
IPW Minta Kapolri Evaluasi Pengangkatan Kapolda Kalimantan Selatan
-
Selain KIB, PPP Jalin Komunikasi Politik Soal Pilpres 2024 dengan PDIP dan Gerindra
-
Dulu Ngebet Cawapres Tapi Sekarang Ngotot Capres, Cak Imin Bermanuver di Tengah Koalisinya dengan Gerindra
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru