Suara.com - Politisi Negeri Jiran yakni Anwar Ibrahim kini resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Kamis (24/11/2022) lalu.
Sang Raja terpaksa harus turun tangan dan memberikan amanah besar tersebut ke Anwar lantaran Pemilu tidak bisa mencapai suara mayoritas.
Amanah yang besar tentu diikuti dengan tugas yang besar, sebab Anwar Ibrahim kini mengemban segudang PR menuntaskan berbagai isu yang kini sedang mendera negaranya.
Harus dongkrak ekonomi Malaysia yang kini berada di ambang kerentanan
Mengutip media Malaysia Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia berada di kondisi rentan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kini hanya berkisar pada angka 4% hingga 5% memasuki tahun 2023. Para pakar ekonomi juga berharap bahwa bank sentral akan terus meningkatkan suku bunga demi mengantisipasi inflasi.
Anwar melalui partai yang menaunginya yakni UNMO berjanji akan mendongkrak ekonomi rumah tangga para rakyat prasejahtera di Negeri Jiran. Ia berjanji akan menjamin bahwa setiap keluarga setidaknya mendapat upah sebesar RM2,200.
Tekanan dari oposisi
Anwar dan UNMO juga mendapatkan tekanan dari partai oposisi beraliran Islamis yakni Parti Islam Se-Malaysia alias PAS.
Selaku politisi partai moderat, Anwar melawan wacana politik dari PAS yang ingin membatasi penjualan alkohol dan menutup tempat perjudian di Malaysia. Adapun Anwar lebih fokus untuk memberlakukan kebijakan keagamaan di sektor pendidikan dan pelayanan sipil.
Baca Juga: Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
Berkompromi dengan reformasi
Kembali mengutip Free Malaysia Today, Anwar harus berkompromi dengan wacana reformasi undang-undang Malaysia. Ia harus berada di titik tengah antara para pendukung kebijakan lama yang diuntungkan dengan yang ingin mereformasi undang-undang lama lantaran dinilai diskriminatif.
Adapun segelintir kubu politik merasa aturan lama menguntungkan mereka yang merupakan penduduk pribumi Melayu asli. Kebijakan-kebijakan lama memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi penduduk beretnis tersebut.
Berbagi kekuasaan
Kepemimpinan Anwar kini harus berbagi kekuasaan dengan berbagai partai politik lainnya yang mendapatkan posisi di pemerintahan. Ia harus menjamin koalisi stabil antara dua kubu politik yang saling berseberangan.
Bersihkan korupsi dari pemerintahan
Berita Terkait
-
Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
-
Profil Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Baru Malaysia yang Langsung Ditunjuk oleh Raja
-
Beri Ucapan Selamat ke PM Baru Malaysia, Jokowi Sebut Anwar Ibrahim Dihormati Rakyat Indonesia
-
Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
-
Terpilih Jadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim Soroti Tenaga Kerja Indonesia
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok