Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani, turut merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang meminta Presiden Joko Widodo meninggalkan para relawannya yang menjerumuskan. Benny menganggap Said tidak memahami pernyataannya secara utuh.
"Ya karena pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan apalagi hanya dengan modal potongan video, jadi dimaklumilah sama saya. Pernyataan pak Said karena pasti satu beliau tidak memahami secara utuh isi pembicaraan dan situasi yang terjadi saat itu karena beliau tidak ada," kata Benny ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Benny mengatakan, dengan hanya melihat potongan video pernyataan dirinya yang tak secara utuh ditampilkan, membuat orang bisa mengartikan secara luas.
"Modal video pendek apalagi yang sudah direproduksi ya, ditambah narasi ya pasti akan implementasinya menjadi sesat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, soal pernyataannya siap tempur di hadapan Jokowi, sudah dijelaskan.
"Dengan penjelasan saya tadikan tentunya bisa menjawab ya termasuk menjawab apa yang diduga oleh pak Said," imbuhnya.
Klarifikasi Benny
Benny Ramdhani menyebut jika pernyataannya di hadapan Jokowi tersebar luas di jagat media sosial melalui tayangan video itu ditampilkan secara tidak utuh.
Dia mengatakan, dalam momen saat kumpul relawan dengan Jokowi sebenarnya tidak hanya dirinya yang berbicara. Pertemuan itu berlangsung sekitar 40 menit.
"Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adl video yang tidak utuh, kalau utuh kannseharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh. Dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny.
Menurutnya, apa yang disampaikan dalam video tersebut pernyataannya tidak ditampilkan secara utuh.
"Sekarang pas bagian saya yang juga tidak utuh, saya menyampaikan atas kondisi kebangsaan kita perjalanan kebangsaan pasca pilpres 2019 ada harapan," ungkapnya.
Benny menjelaskan, seharusnya semua pihaknya yang kekinian masih menyerang Jokowi pasca Pilpres 2019 bisa mengikuti sikap dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bisa merapat mendukung pemerintahan.
Ia mengatakan, memang pemerintahan tak berjalan selalu sempurna dan ada kekurangan, hal itu boleh disampaikan lewat kritik sekeras-kerasnya. Namun, kata dia, yang terjadi kekinian polanya berbeda.
"Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adudomba antar suku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara terakhir," tuturnya.
Berita Terkait
-
Kehadiran Jokowi di Acara Relawan Dihujani Kritik, Istana Pastikan Presiden Tetap Fokus Urus Roda Pemerintahan
-
Membela Diri Soal Ucapannya 'Siap Tempur' di Depan Jokowi, Benny Ramdhani: Itu Videonya Nggak Utuh
-
Perintahkan Jajarannya Segera Tindaklanjuti Hasil Konkret KTT G20, Jokowi Minta Pembentukan Gugus Tugas
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka