Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang-terangan menolak wacana tiga periode untuk Presiden Jokowi. Kendati begitu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pembahasan mengenai wacana tersebut bisa saja dilakukan, namun bukan untuk 2024.
"Kalau mau pembahasan tiga periode atau apa, jangan yang 2024, nanti, biar fair lah kita. Kami tidak boleh membahas sesuatu yang ada dampaknya kepada diri kita," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (30/11/2022).
Menurutnya, jika memang wacana tersebut memiliki kepentingan untuk bangsa dan negara 10 atau 15 tahun mendatang, kemungkinan bisa diterapkan. Tetapi kalau untuk kepentingan jangka pendek, apalagi menunda Pemilu 2024 demi memperpanjang atau menambah periode Jokowi, hal itu harus ditolak.
"Kalau buat bangsa negara ayo 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita terapkan masih mungkin kita bahas. Tapi kalau diterapkan 2024, agar saya, agar kita. Nah, itu buat saya abuse of power. Secara etika salah dan sesat," tegas Mardani.
Mardani menyampaikam posisi PKS terhadap wacana tiga periode. Ia berujar PKS menolak secara tegas. Bahkan, menurut Mardani, bukan cuma PKS, PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi sekalipun menolak wacana tersebut.
"Kalau saya tetap melihat PDIP menolak, PKS menolak tiga periode. Saya pikir banyak partai juga menolak. Kita jangan masuk ke lubang yang sama, kasihan negeri ini amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang berbahaya," kata Mardani.
Risau Tiga Periode Jalan Lewat Relawan
PKS khawatir isu tiga periode Jokowi tetap berlanjut. Kekhawatiran itu semakin meningkat lewat masifnya gerakan dari para relawan.
Belakangan relawan melakuan acara kumpul-kumpul di Gelora Bung Karno pada Sabtu pekan kemarin. Acara kumpul-kumpul itu yang kemudian dirisaukan PKS akan adanya gerakan tiga periode.
"Tetap khawatir tiga periode karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya," kata Mardani.
Selain dari gerakan relawan, kehawatiran Mardani akan tiga periode juga dari gerak-gerik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurutnya sejauh ini, isu tiga periode masih terbuka.
"Tetap kami khawatir, apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kala isu tiga periode tidak tertutup," kata Mardani.
PKS, kata Mardani jelas menolak tiga periode. Ia bahkan mendorong Presiden Jokowi untuk menegaskan kembali penolakannya guna meredam isu, tidak sampai berkembang.
Berita Terkait
-
Belum Setahun Sudah Minta Revisi UU, Dengar-dengar Pemerintah Ingin Masukan Pembiayaan IKN Lewat APBN?
-
Nah! Ada Dana Pusat Ke Daerah Mengendap Rp 278 Triliun, Jokowi Ke Gubernur-Bupati Dan Wali Kota: Cepat Belanjakan
-
Soal Pemimpin Banyak Kerutan di Wajah dan Berambut Putih, Mardani PKS Beri Sentilan: Pak Jokowi Jangan Cawe-cawe Capres
-
Ingatkan Anak Buah Soal Ancaman Resesi, Jokowi: Jangan Keliru, Jangan Salah, Resikonya Gede
-
Investasi Jadi Rebutan Kala Resesi, Jokowi: Jangan Hilang Gara-gara Salah Treatment
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?