Suara.com - Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin, Kamis (1/12/2022).
Sebelumnya, di hadapan Presiden Jokowi, Benny yang merupakan relawan Barikade 98 menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan lawan Jokowi yang masih berlangsung dan jika tidak diizinkan untuk bertempur, Benny mengusulkan kepada Presiden agar melakukan tindakan hukum.
Jamiluddin mengatakan sukarelawan tidak tepat menyampaikan hal demikian kepada Presiden.
Pernyataan itu, menurut Jamiluddin, justru mengesankan Benny hidup di negara otoriter yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah.
"Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," kata dia.
Jamiluddin mengatakan dengan mengeluarkan pernyataannya seperti itu, Benny dia anggap tidak layak memimpin instansi pemerintah. Benny dinilai tak sesuai watak pemimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kata dia.
Setelah pernyataannya mengundang pro dan kontra, Benny mengatakan bahwa video yang beredar dan didengarkan sejumlah pihak, bukan video yang utuh sehingga pesannya tidak dipahami seluruhnya.
Baca Juga: Pakar soal 'Ancaman' Benny Ramdhani: Pejabat Negara Kok Bicara Tempar Tempur?
"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada Presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Senayan, Senin (28/11/2022).
Berita Terkait
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Omongan Jokowi Pilih Tinggal di Rumah Solo Ketimbang Colomadu Sulit Dipercaya, Mengapa?
-
Presiden Empat Kali Reshuffle dalam Setahun, Pengamat: Kabinet Prabowo Kian Gemuk dan Tidak Efisien
-
Jokowi-Prabowo Bertemu di Kertanegara, Analis Ungkap Spekulasi di Balik Silaturahmi
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok
-
Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu
-
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim, Buntut Dugaan Korupsi yang Seret Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi
-
Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Sikap Kapolri Jaga Arsitektur Demokrasi
-
4 Fakta Aturan Batik Korpri Terbaru 2026: Jadwal dan Siapa yang Wajib Pakai
-
Sore Ini Prabowo Lantik 8 Anggota DEN di Istana Negara
-
Reshuffle Kabinet: Menkomdigi Meutya Hafid Dikabarkan Diganti Angga Raka Prabowo