Suara.com - Politisi senior PDIP, Panda Nababan mengungkap sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap menteri-menterinya yang tidak mau bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK. Jokowi berani menjadi tameng demi melindungi para menterinya tersebut.
Itu terjadi ketika Jokowi dan JK menjalani pemerintahan periode 2014-2019. Satu cerita datang dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Suatu hari, Susi menghubungi Jokowi sekira pukul 22.00 WIB. Kepada Jokowi, Susi menceritakan kalau ia mesti berangkat dengan JK serta tiga pengusaha ikan.
Susi mengaku tidak suka dengan tiga pengusaha ikan tersebut.
"Terus gimana?," tanya Jokowi seperti yang diulangi Panda dalam Podcast Total Politik yang dikutip Suara.com, Minggu (4/12/2022).
Susi lantas meminta Jokowi untuk ditugaskan ke tempat lain supaya ada alasan untuk tidak ikut dengan rombongan JK. Mendengar permintaan tersebut, Jokowi langsung menyuruh Susi untuk menghubungi Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara.
Akhirnya, Susi ditugaskan ke Singapura dan batal pergi dengan JK bersama tiga pengusaha ikan.
"Itulah alasannya menolaknya ke JK," ucap Panda.
Cerita lainnya datang dari eks Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Menurut Panda, JK hendak bertemu dengan Rini dan Jokowi dalam satu waktu untuk membahas satu topik.
Baca Juga: Undangan Pernikahannya Tersebar di Media Sosial, Kaesang: Asli, Tapi Kayaknya Forward-an Orang-orang
JK diberitahu oleh ajudan kalau Rini sudah berada di kamar kerja Jokowi. Akan tetapi, JK tidak mendapati Rini berada di sana.
"Tapi begitu JK nyampe Rini hilang dan itu dibenarkan siapa perginya? Jokowi," jelasnya.
Dua cerita tersebut dinilai Panda menunjukkan keberanian Jokowi selaku presiden meskipun masih terbilang junior ketimbang JK.
Namun di sisi lain, Panda mengungkap kalau Jokowi sempat meminta bantuannya untuk kelancaran komunikasinya dengan JK.
"Pak Panda bantu saya ya dalam komunikasikan saya dengan pak JK. dan itu saya lakukan dan saya kerjakan."
Berita Terkait
-
Profil Almarhum Mohammad Gudono Calon Besan Jokowi, Pernah Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK
-
Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Simbol Jokowi Pernah Ada di Indonesia
-
Gelar Jokowi di Undangan Pernikahan Kaesang Timbulkan Penasaran: Sederhana Banget!
-
100 Pulau di Maluku Dikabarkan Dilelang, Susi Pudjiastuti dan Rizal Ramli Bertanya-tanya di Twitter
-
Kaesang Pangarep Siapkan 10 Undangan untuk Netizen, Ini Syaratnya
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya
-
Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor