Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak mempermasalahkan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang kembali mengaktifkan jabatan Deputi Gubernur. Namun, ia menilai hal ini tidak akan memberikan pengaruh banyak.
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan jabatan Deputi sebenarnya hanya sekadar "parkiran" bagi pejabat yang sudah tak ingin dioptimalkan oleh Kepala Daerah. Hal ini disebutnya berkaca dari era eks Gubernur Anies Baswedan yang memiliki Deputi tapi tak terlihat kinerjanya.
"Deputi (saat gubernur DKI) sebelumnya (Anies), ada. Cuman kan lima tahun ini enggak kedengeran deputi melakukan (tugas). Mohon maaf, mungkin jabatan parkir saja lah gitu ya," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Minggu (4/12/2022).
Kendati demikian, ia menilai Heru memang bertujuan baik mengaktifkan lagi jabatan Deputi Gubernur agar bisa mrmbantunya dalam bekerja.
"Karena itu (Deputi diangkat) kan untuk bantu dia (Heru). Jadi cari yang visinya sama dengan beliau (Heru) gitu ya," tuturnya.
Kendati demikian, ia juga menyebut tindakan Heru itu mengandung unsur politis. Pemilihan sosok Deputi harus orang yang berada di pihaknya agar memuluskan segala kebijakan nantinya.
"Segala tindakan pejabat publik pasti ada unsur politis ya walaupun kecil atau besar. Ya tergantung dari persepsi orang yang melihatnya dan tergantung niat dari yang bersangkutan (Heru)," tuturnya
Baca Juga: Jabat Pj Gubernur Sekaligus Kasetpres, PDIP Minta Heru Budi Segera Lengkapi Jabatan Deputi
"Ganti itu buat apa, untuk mempermulus keinginan-keinginan supaya mudah dipenuhi, atau oleh tekanan dari apa, atau dia murni memang untuk membawa kebaikan bagi Jakarta. Itu yang bisa jawab ya yang bersangkutan (Heru)," tambahnya.
Larang Wartawan Liput Pelantikan
Heru Budi sebelumnya melantik Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda), serta Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara tertutup di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (2/12/2022).
Bahkan, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ke Balai Agung tempat pelantikan dilaksanakan.
Dalam keterangan resmi, Heru menjelaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Heru pun turut menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas kinerja Marullah Matali yang sebelumnya telah menuntaskan tugas sebagai Sekda DKI Jakarta, hampir selama dua tahun, sejak awal tahun 2021.
Berita Terkait
-
Jabat Pj Gubernur Sekaligus Kasetpres, PDIP Minta Heru Budi Segera Lengkapi Jabatan Deputi
-
Gerakan Tanah di Jakarta Diprediksi Terjadi Bulan Ini, Heru Budi Minta Masyarakat Tak Panik
-
Anak Betawi Marah Sekda Marullah Dicopot, Forkabi: Heru Tak Boleh Semena-mena, Kami Tersinggung!
-
Kampanye Penanggulangan Banjir, Heru Budi Dan Basuki Hadimuljono Ikut Festival Dayung Di Kali Ciliwung
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
Terkini
-
Dituding Hina Kiai dan Pesantren di Program Xpose, Siapa Dalang di Balik Trans7 yang Dipolisikan?
-
Siswi SD di Cilincing Jakut Tewas usai Dirudapaksa ABG, Ibu Korban Mendadak Meninggal
-
Geger Sahroni Pindah ke PSI, Petinggi Mendadak Ramai Membantah: Saya Pastikan Tidak!
-
Bela Kepsek SMA 1 Cimarga yang Tampar Murid, Dedi Mulyadi: Jangan Kriminalisasi Guru Sekolah
-
Rismon Sianipar: Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Penyetaraan Cacat Hukum, Ini Bukti Fatalnya
-
Usut Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Sekretaris Perusahaan Tajudin Noor
-
Eks Komisioner KPK: Tak Ada Keraguan Dugaan Ijazah Jokowi Palsu, Potensinya Besar
-
Sejumlah Daerah Papua Diguncang Gempa 6,6 Magnitudo, Masyarakat Diminta Waspada, Ada Susulan?
-
Prabowo Minta Tak Boleh Ada Aset Negara Mangkrak, Fasilitas Pemerintah Harus Dipakai untuk UMKM
-
Dugaan Mark-Up Gila-gilaan Proyek Warisan Jokowi: Biaya 3 Kali Lipat, Utang Rp2 Triliun Tiap Tahun