Suara.com - Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengatakan, bahwa kekinian situasi Pilpres 2024 berbeda dengan edisi 2014 dan 2019, kekinian PKS masih serius menjajaki Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Demokrat. PKS justru mengajak Partai Gerindra ikut merapat dalam Koalisi Perubahan.
Hal itu disampaikan Kholid dalam menanggapi isu PKS dan Gerindra kembali rujuk untuk Pilpres 2024.
Kholid awalnya menyampaikan, PKS politiknya inklusif, terbuka peluang komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Gerindra.
"Hingga saat ini, PKS serius menjalin komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat. Kami berencana membangun Koalisi Perubahan. Tentu, Koalisi perubahan juga inklusif, membuka peluang bergabungnya partai-partai lain, termasuk Gerindra," kata Kholid saat dihubungi, Senin (5/12/2022).
Ia menegaskan, peluang koalisi PKS dengan Gerindra tetap terbuka, namun posisi saat ini tentu berbeda dengan 2014 dan 2019.
"Kalau 2014 dan 2019 kami kan sudah pernah mendukung Pak Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Gerindra, nah untuk 2024 saatnya bergantian," ungkapnya.
Jelang Pilpres 2024 kali ini justru, kata dia, PKS akan mengajak Gerindra bergabung dengan pilihan partainya untuk membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Demokrat.
"Giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti jika nanti Koalisi Perubahan jadi dideklarasikan," pungkasnya.
Baca Juga: Berpeluang Rujuk Dengan Gerindra, PKS Siap Tinggalkan Anies Demi Prabowo?
Ajakan Rujuk
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon sebelumnya menyatakan ada kemungkinan Gerindra mengajak PKS berkoalisi untuk 2024. Kemungkinan itu terbuka karena menurut Fadli situasi politik menjelang 2024 saat ini masih sangat dinamis.
Karena itu segala kemungkinan masih dapat terjadi ke depan.
"Pertanyaannya mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi bersama-sama. Semua masih cair lah maksudnya masih belum bisa kita menentukan sampai mendekati waktu tenggatnya," kata Fadli Zon.
Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi ihwal adanya kemungkinan rujuk antara Gerindra dan PKS dan membuat koalisi sebagaimana dilakukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Dasco, tidak ada istilah rujuk lantaran kedua partai tidak pernah bercerai.
Berita Terkait
-
Berpeluang Rujuk Dengan Gerindra, PKS Siap Tinggalkan Anies Demi Prabowo?
-
Sinyal Gerindra dan PKS akan Kembali Berkoalisi
-
Ditanya Soal Rujuk dengan PKS untuk Pilpres 2024, Gerindra: Kita Nggak Pernah Cerai!
-
Upaya Penguasa Jegal Anies Baswedan Jadi Capres, Salah Satunya Menjadikannya Sebagai Tersangka Kasus Hukum
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting