Suara.com - Kemarahan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) mendapatkan respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun sempat membahas persoalan ini dengan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada Selasa (7/12/2022) di Balai Kota DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Zainuddin atau Oding yang juga hadir dalam pertemuan itu. Ia mengakui Heru memang di sela pembahasan soal Bamus Betawi sempat menanyakan mengenai kemarahan Forkabi.
"Sempat sih dibahas, 'gimana ini Forkabi', gitu," ujar Oding saat dikonfirmasi, Rabu (7/12/2022).
Oding menyebut kemarahan Forkabi wajar karena belum mendapatkan penjelasan lengkap soal kebijakan ini. Setelah pertemuan dengan Heru, ia menyebut pihaknya akan mencoba berbicara dengan pimpinan Forkabi agar memahami alasan pencopotan Marullah.
"Kondisi ini kita anggap wajar, karena mungkin belum begitu memahami situasi batiniyah yang ada. nanti setelah diberikan pemahaman dan penjelasan itu, saya kira mereka akan mengerti," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengakui memang pemilihan Sekda dari orang asli Betawi sudah menjadi tradisi. Namun, selama ada tujuan baik di belakangnya diharapkan organisasi massa Betawi bisa menerima dan mendukung.
"Nanti mereka akan diberikan pengertian dan pemahaman secara lengkap bahwa ini kan ada semacam riak-riak ketersinggungan orang betawi terhadap pemindahan posisi bang Marullah," pungkasnya.
Baca Juga: Bamus Ganti Nama, Majelis Amanah Masyarakat Betawi Bakal Dideklarasikan di Balai Kota DKI
Forkabi Marah
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni geram dengan keputusan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru.
Ia menyebut dengan mencopot Marullah, berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
Menurutnya, sejak era Gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat Hingga Anies Baswdan jabatan Sekda selalu diisi oleh putra Betawi. Dengan mencopot Marullah, Heru disebutnya telah membuat ketegangan di tingkat masyarakat.
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus (Kuswanto) Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ucapnya.
Terlebih lagi, Heru menjadi Gubernur bukan karena dipilih masyarakat melainkan oleh Presiden. Karena itu, ia tak menerima Marullah dicopot sebagai Sekda dengan alasan apapun.
“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak. Saya tersinggung,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bamus Ganti Nama, Majelis Amanah Masyarakat Betawi Bakal Dideklarasikan di Balai Kota DKI
-
Dualisme Bamus Betawi Berakhir Setelah Empat Tahun, Marullah Matali Bakal Jadi Ketua Baru
-
Marullah Matali Dicopot dari Sekda DKI, Taufik Tuding Heru Budi Langgar Aturan
-
Segini Gaji Sekda DKI Jakarta, Fantastis Kalahkan Presiden RI!
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit