Asal Muasal Perseteruan Bupati Meranti dan Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani Desak M Adil Minta Maaf

Suara.com - Bupati Meranti Muhammad Adil tengah ramai menjadi perbincangan usai pernyataannya yang menuai kontroversi. M Adil kecewa terkait pengalokasian dana bagi hasil atau DBH migas yang menurutnya tidak adil dan transparan.

Saking geramnya, M Adil sampai menyebut-nyebut bakal membelot ke Malaysia dan angkat senjata.

Berikut ini asal muasal perseteruan antara Bupati Meranti dan Kementerian Keuangan hingga staf khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo meminta M Adil meminta maaf secara terbuka.

Protes Bupati Meranti Terkait DBH

Awalnya Bupati Meranti Muhammad Adil memprotes ketidaksesuaian pemberian Dana Bagi Hasil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Adil bahkan menyebut Kemenkeu dengan istilah ‘setan’ atau ‘iblis’ atas masalah dana tersebut.

Ia menilai bahwa Kemenkeu tidak melihat pengorbanan masyarakat Meranti terkait adanya pengeboran minyak. Baginya, Kemenkeu mengeruk minyak di Meranti hingga daerahnya tak mendapatkan jatah yang sesuai.

Protes itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022).

"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya, mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber.

"(Sebelumnya) Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," ujarnya.

Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Isinya Iblis

Stafsus Sri Mulyani Pasang Badan

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun menyatakan data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti turun pada tahun ini. Ia menyatakan data itu didapatkan dari Kementerian ESDM.

Yustinus juga menyampaikan, transfer ke Daerah Kabupaten Meranti sudah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar Rp872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Kabupaten Meranti sebesar Rp222 miliar.

“Saya menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adit yang sungguh-sungguh tidak adil mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama,” ucapnya melalui akun Twitter rpibadinya @prastow.

Yustinus juga menegaskan meski DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Meranti justru naik.

"Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar," ujar Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya