Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menanggapi ramainya kembaki isu penundaan Pemilu. Arsul mengatakan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.
"Lah iya kan tahapannya sudah dimulai gitu lho," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Sebenarnya, menurut Arsul, pertanyaan penundaan Pemilu tidak tepar ditanyakan ke KIB. Pasalnya KIB saat ini fokus terhadap pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
"KIB itu membicarakannya adalah bagaimana Pemilu itu bisa on the track gitu lho, jadi jangan ditanya penundaannya wong kami ngomongin-nya pelaksanaan Pemilu on the track kok," tutur Arsul.
MPR Tak Ngobrol Tunda Pemilu
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan pimpinan MPR tidak pernah membicarakan persoalan penundaan Pemilu 2024.
Ia memastikan pihaknya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai tersebut, menyusul kembali ramainya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Di MPR sendiri memang selama ini jangankan formal saja, informal saja ngobrol-ngobrol saja tidak pernah kita itu membicarakan ya itu soal penundaan pemilu," kata Arsul di Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Baca Juga: Perppu Pemilu: Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Lama Bisa Tak Diganti Lewat Undian
Arsul menyampaikan mengapa MPR tidak pernah membuka dialog mengenai penundaan Pemilu. Salah satu yang menjadi alasan ialah karena tahapan Pemilu sudah mulai berjalan.
"Semua kan sudah on the track. Kenapa itu tidak pernah kita bicarakan? Karena kan yang namanya Pemilu itu kan tahapannya sudah dimulai," kata Arsul.
Bamsoet Dibela Rekan di MPR
Kolega Bambang Soesatyo sesama di pimpinan MPR, Arsul Sani mengatakan, Ketua MPR RI itu tidak sedang menginisiasi penundaan Pemilu 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi Arsul kepada Bamsoet.
Diketahui Bamsoet ramai diberitakan usai pernyataannya yang menyinggung penundaan Pemilu dan isu tiga periode. Analis dan politikus ramai-ramai membaca pernyataan itu sebagai bentuk dukungan Bamsoet atas dua isu terkait.
Berita Terkait
-
Perppu Pemilu: Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Lama Bisa Tak Diganti Lewat Undian
-
Resmi! Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu Terkait 4 Provinsi Baru Di Papua
-
Ketua MPR Dengungkan Isu Penundaan Pemilu 2024, Masinton PDIP: Tidak Bisa Karena Kepuasan Publik Pada Kinerja Jokowi
-
Pimpinan MPR: Bamsoet Tak Sedang Inisiasi Tunda Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden