Ketua MPR Dengungkan Isu Penundaan Pemilu 2024, Masinton PDIP: Tidak Bisa Karena Kepuasan Publik Pada Kinerja Jokowi

Suara.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan dasar argumentasi untuk penundaan Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi. Menurutnya, tak bisa hanya dengan modal hasil survei mengenai tingkat kepuasaan terhadap kinerja pemerintah.

Hal ini merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang mendengungkan kembali isu penundaan Pemilu 2024.

"Ya kalau alasan itu dianggap cukup mendasar nggak? Alasannya harus mendasar, kuat dong. Kalau alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, harus dicari argumentasi yang memang betul-betul masuk dalam logika publik. Jika tidak, tidak perlu penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode digaungkan.

"Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima publik," ujarnya.

Masinton juga menegaskan, usulan penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode tidak bisa hanya dengan dasar hasil survei tingkat kepuasaan publik masih tinggi terhadap kinerja pemerintah. Sebab, kata dia, hasil survei sifatnya fluktiatif dan bisa sewaktu-waktu alami penurunan.

"Kalau puas, memang hasil survei fluktiatif. Tingkat kepuasan naik turun," katanya.

Pernyataan Bamsoet

Sebelumnya, Bambang Soesatyo memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

Baca Juga: Tanggapi Bamsoet, Masinton PDIP Tak Mau Ada Pengulangan Sejarah Era Soeharto Terjadi pada Jokowi

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).

Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia yang masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2 persen.

Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.