Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP memilih untuk ikut undian penentuan nomor urut sebagai peserta Pemilu 2024. Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan mereka ingin mendapatkan nomor urut baru demi menyongsong pemilu 2024 mendatang.
"Iya PPP meminta nanti supaya ikut diundi supaya kita mendapatkan nomor yang baru," kata Mardiono kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
"Kami ingin pemilu besok itu, karena pemilu juga apa ya kita menyelenggarakan pemilu itu baru ya, bersamaan (dengan pilkada serentak) dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi kita menginginkan nomornya juga nomor yang baru," sambungnya.
Sebelumnya pada pemilu 2019, PPP mendapatkan nomor urut 10. Terkait nomor urut yang akan keluar nanti, dia menyatakan tidak mempersoalkan angkanya.
"Insya Allah buat PPP nomor urut berapa saja, kita bisa terima. Itu merupakan pertanda bahwa kita nanti memperkenalkan kepada rakyat kepada konstituen untuk bisa kembali membuat PPP yang baru," ujarnya.
Untuk diketahui Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan, bagi partai peserta pemilu 2019 yang melampaui angka parliamentary threshold diberikan pilihan untuk ikut dalam undian atau tetap dengan nomor urut sebelumnya.
Pada hari ini Rabu (14/12), KPU akan melakukan pengundian nomor urut partai untuk kontestasi pemilu 2024. Bagi partai baru atau partai yang tidak melampaui angka parliamentary threshold diharuskan mengikuti pengundian nomor urut.
Pada hari ini juga KPU telah mengumumkan 17 partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.
Sebanyak 17 partai tersebut dianggap telah memenuhi syarat dari hasil rekapitulasi nasional hasil verifikasi. Sementara yang dinyatakan tidak lolos yakni Partai Ummat besutan politiisi senior Amien Rais.
Baca Juga: Partai Ummat Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Tuding Ada Manipulasi Data
Adapun partai politik ini berhak mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya partai-partai yang lolos akan mengikuti rangkaian pengundian nomor urut peserta pemilu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT