Suara.com - Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Partai yang didirikan Amien Rais tersebut
Amien Rais terpaksa gigit jari lantaran Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Partai Ummat gagal menjalani verifikasi calon peserta pemilu.
Partai Ummat yang berslogan Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan tersebut didirikan Amien Rais pada 29 April 2021. Amien mendirikan Partai Ummat usai mengaku dikeluarkan dari PAN pada 2020.
Amien sempat menerangkan kalau Partai Ummat bakal berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan aturan demokrasi.
Partai Ummat dipimpin oleh menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ahmad Muhajir Sodruddin menjadi sekretaris jenderal.
Amien Rais sendiri menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat. Sementara itu Malem Sambat Kaban dan Habib Thalib Segaf Al Jufri didapuk sebagai Wakil Ketua Majelis Syura.
Perisai hitam dan bintang berwarna emas dipilih untuk menjadi lambang Partai Ummat yang berideologi Islamisme.
Kekuatan Amien Rais menghasilkan sejumlah kader senior PAN mengikutinya untuk bergabung ke Partai Ummat. Sebut saja mantan wakil ketua DPW PAN DKI Jakarta, Sugiyanto.
Ia memutuskan ke luar dari PAN demi membantu Amien Rais.
Baca Juga: Amien Rais Merasa Partai Ummat Disingkirkan Karena Kritisi Pemerintah
"Pak Amien guru politik, Pak Amien Rais adalah orang yang sangat saya hormati," ujar Sugiyanto tahun lalu.
Dalam arti lain, sejumlah loyalis Amien Rais ikut meramaikan keanggotaan Partai Ummat.
Tak Lolos Pemilu 2024, Amien Rais Meradang
Sebelum pengumuman peserta Pemilu 2024 yang lolos disampaikan KPU secara resmi, Amien mengaku sudah mengetahui kalau partainya tidak lolos. Hal tersebut didapati dari informasi valid yang sampai ke telinganya.
"Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat," kata Amien dalam rekaman video resmi, Selasa (13/12/2022).
Menurut informasi dari KPU, Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua provinsi dari hasil rekapitulasi verifikasi KPU Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Berita Terkait
-
Partai Buruh Sibuk Kampanye Nomor Urut Pemilu 2024 Sebelum Akhiri Aksi di Patung Kuda
-
Nomor Urut Partai Politik di Pemilu 2024, PKB Jadi yang Pertama
-
Partai Ummat Tak Lolos, Amien Rais Menduga karena Kritis ke Pemerintah
-
Syukur NasDem Dapat Nomor Urut 5: Mudah Diingat Kalangan Muslim
-
Amien Rais Merasa Partai Ummat Disingkirkan Karena Kritisi Pemerintah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!