Suara.com - Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) ikut ditanggapi oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Melalui akun jejaring media sosial Twitternya, Novel Baswedan berharap bahwa banyak pejabat yang mengerti mengenai pentingnya pemberantasan korupsi.
Pernyataan Luhut soal OTT yang dinilai membuat citra negara jelek pun seketika disindir telak oleh Novel.
"Semoga tdk banyak pejabat yg tdk paham ttg pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jgn2 dianggap tdk penting?" tulis @nazaqistsha, dikutip Suara.com pada Rabu (21/12/2022).
Selain itu, Novel menjelaskan bahwa seputar OTT yang begitu penting untuk memberantas korupsi, supaya pelaku tak bisa mengelak.
"OTT kasusnya SUAP, yg mrpk induk korupsi.
OTT bisa ungkap kasus korupsi scr telak, pelaku tdk bisa mengelak.
SUAP pasti ada kepentingan dibaliknya, bila di OTT maka kerugian negara tdk terjadi," ungkap Novel.
Novel juga menyampaikan bahwa KPK perlu melakukan sosialisasi kepada para pejabat.
Pasalnya, OTT disebut Novel Baswedan menyasar ke pejabat siapa saja.
"@KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tdk resisten dgn OTT," ungkap Novel.
"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalo sdh tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Krn penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap," lanjutnya.
Novel lantas mewanti-wanti bahwa barangkali OTT tersebut membuat banyak 'calon koruptor' takut.
Maka Novel menyarankan semestinya tidak perlu takut karena mereka cukup tak perlu melakukan korupsi jika tak mau terkena OTT.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).
Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.
Berita Terkait
- 
            
              Luhut Bikin Geger Lagi, KPK OTT Maling Uang Rakyat Jelek untuk NKRI, Kalau Mau Bersih dari Koruptor: Di Surga lah Kau
 - 
            
              Tak Sependapat dengan Luhut, Legislator Demokrat Tegas: OTT KPK Tetap Harus Berjalan!
 - 
            
              Pro Kontra Luhut Sebut OTT KPK Bikin Negeri Jelek, Dibalas Telak Novel Baswedan
 - 
            
              Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
 - 
            
              Gaduh Menko Luhut Sebut OTT KPK Tak Bagus Bikin Jelek Negara Berujung Balasan Keras Novel Baswedan
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!