Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali menuai kontroversi. Pasalnya, ia menyebut bahwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tidak bagus.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).
Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," tambahnya.
Sontak, pernyataannya pun memicu pro kontra. Sosok yang sependapat dengan Luhut adalah Menko Polhukam, Mahfud MD. Mantan Ketua MK ini menyebut Luhut tidak salah dan menyarankan digitalisasi sebagai upaya memberantas korupsi.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya" ujar Mahfud dalam keterangannya.
Tak hanya Mahfud, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun mengaku pro dengan pernyataan Luhut. Ia pun ikut mengaitkan digitalisasi dengan korupsi.
"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri (Luhut). Beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi," kata Johanis.
Baca Juga: Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
Namun, beberapa tokoh pun secara terang-terangan mengaku kontra terhadap pernyataan Luhut. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Syadat Hasibuan (Gus Umar) pun ikut menyindir pernyataan Luhut lewat cuitannya di Twitter pribadinya.
"Kebayang gak kalau dia (Luhut) jadi presiden? Kalau gak karena OTT kita gak akan pernah lihat Setnov (Setya Novanto) bisa ditangkap KPK. Sombong," tulis Gus Umar di cuitannya.
Cuitan Gus Umar pun ikut dibalas oleh mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Dalam cuitannya, Novel pun membenarkan pernyataan Gus Umar yang juga kontra terhadap pernyataan Luhut.
"Iya bang, katanya dilakukan pengawasan dengan digitalisasi, tapi jangan jangan yang dilakukan hanya elektronisasi. Akhirnya pengawasannya nggak berjalan," balas Novel.
"Dan tentu penyimpangan atau potensi korupsi menjadi besar, kembali yang dirugikan adalah negara. Jangan sampai digitalisasi jadi modus seolah ada pengawasan," sambungnya.
Di cuitan lainnya, Novel pun mengungkap bahwa OTT dapat mengungkap kasus korupsi secara telak, di mana pelaku tidak akan bisa mengelak lagi karena sudah ada bukti.
Berita Terkait
- 
            
              Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
 - 
            
              Gaduh Menko Luhut Sebut OTT KPK Tak Bagus Bikin Jelek Negara Berujung Balasan Keras Novel Baswedan
 - 
            
              Novel Baswedan Sindir Luhut: Pemberantasan Korupsi Dianggap Tidak Penting?
 - 
            
              Luhut Minta KPK Kurangi OTT Koruptor, Publik: Dukung Korupsi dong?
 - 
            
              Cara Kerja KPK Dikritik Luhut: OTT Ini Tidak Bagus, Hidup-Hidup Sedikit Boleh Lah, Publik: Berarti Membiarkan Koruptor Berkembang Biak
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!