Suara.com - Belakangan ini ramai beredar informasi bahwa negara akan memberikan rumah untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa jabatannya sebagai pemimpin negara berakhir pada 2024 mendatang. Rumah pemberian negara untuk Presiden Jokowi itu disebut dengan rumah negara. Lantas apa beda rumah dinas dan rumah negara?
Diketahui, lokasi rumah yang akan dibangunkan untuk PresidenJokowi berada di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Luas rumah negara sekitar 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Adapun harga lahan rumah negara mencapai Rp 10 juta per meternya.
Terkait rumah pemberian negara tersebut, mungkin banyak orang yang belum mengetahui beda rumah dinas dan rumah negara. Mengingat istilah rumah dinas sudah sejak lama melekat pada benak masyarakat Indonesia.
Beda Rumah Dinas dan Rumah Negara
Terdapat beberapa perbedaan antara rumah dinas dan rumah negara, adapun berikut ini perbedaannya:
1. Beda Landasan Hukum
Perbedaan l mendasar antara rumah dinas dengan rumah negara untuk Jokowi adalah landasan hukum yang mengatur keduanya. Untuk rumah dinas, sebenarnya adalah kosa kata bahasa sehari-hari yang biasa digunakan ketika menyebutkan rumah negara.
Sehingga istilah rumah dinas ini tidak tertera dalam peraturan dan yang ada hanya rumah negara. Landasan hukum mengenai rumah negara termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 yang mengtur tentang Rumah Negara, dan aturan turunannya yang terkait.
Sementara untuk rumah dari pemerintah untuk Jokowi ketika nanti sudah tidak menjabat sebagai kepala negara, memiliki payung hukum yang berbeda. Adapun landasan hukumnya tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta semua aturan turunannya yang terkait.
Baca Juga: Sejarah Colomadu, Daerah Lokasi Bakal Rumah dari Negara untuk Jokowi
2. Beda Pengertian serta Peruntukan
Jik merujuk PP Nomor 40/1994, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Rumah Negara merupakan bangunan yang dimiliki oleh negara dan fungsinya sebagai tempat tinggal atau hunian seta sarana prasarana pembinaan keluarga, menunjang pelaksanaan setiap tugas oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
Pemberian rumah untuk Jokowi sendiri, mengutip pada Perpres Nomor 52/2014, Pasal 1 yang menyebutkan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Presiden atau wakil Presiden akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
Melalui pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara pengertian dan peruntukan, rumah dinas atau rumah negara hanya untuk pejabat dan pegawai negeri yang masih bertugas. Sementara rumah yang akan diberikan oleh negara kepada Presiden Jokowi adalah semacam hadiah atau pemberian berupa rumah untuk mantan Presiden yang sudah selesai mengabdi.
3. Spesifikasi Rumah Berbeda
Melihat dari segi spesifikasi hunian, antara rumah dinas dan rumah yang diberikan negara kepada Jokowi juga berbeda. Karena pada dasarnya, rumah negara memiliki tiga jenis sesuai golongan. Sementara rumah yang diberikan kepda mantan Presiden atau Wakil Presiden tidak memiliki jenis atau tipe apapun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
Terkini
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti
-
PLN Perkuat Transformasi SDM di Forum HAPUA WG5 ke-13 untuk Dukung Transisi Energi Berkelanjutan
-
Hadapi Musim Hujan, Kapolda Metro Petakan Wilayah Rawan hingga Siagakan Ratusan Alat SAR!
-
Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Bakal Dihapus Pemerintah, Tapi Wajib Lakukan Ini
-
Guntur Romli Skakmat Budi Arie, Jejak Digital Projo Terbongkar: Dulu Jilat, Kini Muntahin Jokowi
-
PSI Puji Prabowo yang Siap Tanggung Utang Whoosh: Sikap Negarawan Bijak