Berdasarkan PP Nomor 40/1994, di dalam Pasal 1 mengatur tiga jenis rumah negara. Pertama adalah Rumah Negara Golongan I, merupakan rumah negara yang dipergunakan atau diperuntukkan bertempat bagi seorang pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya tersebut ia harus tinggal di rumah tersebut. Selain itu, hak penghuniannya akan terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat.
Kemudian ada Rumah Negara Golongan II, adalah rumah negara yang memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu instansi dan hanya akan disediakan untuk duhuni oleh Pegawai Negeri. Serta apabila yang bersangkutan telah berhenti atau pensiun maka rumah harus dikembalikan kepada Negara.
Terakhir ada Rumah Negara Golongan III, ialah rumah negara yang tidak termasuk dalam Golongan I maupun Golongan II. Rumah golongan III ini dapat dijual kepada penghuninya.
Nah itulah tadi beda rumah dinas dan rumah negara. Dari penjelasan di atas, maka sudah jelas rumah yang diberikan negara kepada Presiden Jokowi ketika masa jabatannya berakhir merupakan hadiah dan bukan termasuk tiga jenis spesifikasi rumah dinas.
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta