Ragam Keluhan Jokowi: Kesal Istana Dituduh sampai Menteri Enak-enak Nyanyi

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menyampaikan beragam keluhan dan kekesalannya mengenai berbagai persoalan. Mulai dari adanya partai politik yang menuduh Istana sampai menteri yang enak-enak menyanyi.

Uneg-uneg sang presiden tersebut diungkapkan saat  menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia juga mengungkap keluhannya di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023.

Lalu, apa saja keluhan Presiden Jokowi? Simak inilah selengkapnya.

Dituduh ikut campur soal partai gagal lolos Pemilu

Jokowi mengungkap kekesalannya saat ada partai yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, lalu menyalahkan dirinya dan Istana. Tak hanya itu, Jokowi juga khawatir adanya partai yang gagal koalisi, lalu lagi-lagi menyalahkan Istana.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh Istana lagi. Oh, Istana ini Istana. Padahal kita enggak ngerti koalisi kan antarpartai, yang ketemu kan antarketua partai," ungkap Jokowi.

Tak sampai di situ, Jokowi pun mengungkap bahwa ia kerap kali dikambinghitamkan dalam setiap permasalahan.

"Yang paling enak memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, menuduh Istana, menuduh Jokowi. Paling mudah dan paling enak," ucapnya.

Ngeluh soal lahan tidur

Baca Juga: Di Depan Heru Budi, Jokowi: Siapapun Gubernurnya, Harus Konsisten Tangani Banjir Jakarta

Tak hanya itu, Jokowi juga mengungkapkan keluhannya melalui acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022) kemarin.

Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkap bahwa banyak lahan di Indonesia yang "tidur" dan tidak diolah dengan baik walaupun sudah diberi izin kelola. 

"Salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur, dan aset-aset yang nganggur tidak produktif," ungkap Jokowi.

Ia pun mengungkap akan mencabut konsesi pada perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas izin yang sudah berikan.

"Diberi izin, kementerian berikan izin ke swasta atau BUMN, diberi izin, konsesi, 20 tahun dibiarkan, 15 tahun gak diapa-apain, 10 tahun gak diapa-apain," tegur Jokowi.

"Kalau saya udah saya perintahkan ke Menteri Investasi, Menteri ESDM, udah dicabut saja konsensinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan," lanjutnya.