Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut menyentil partai politik yang gagal lolos menjadi peserta Pemilu 2024, lalu menuduh dan menyalahkan pihak lain atas kegagalannya. Hal ini dikatakan selang beberapa hari setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena merasa dituduh campur tangan atas tidak lolosnya suatu partai.
Ma'ruf Amin pun meminta partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, kegagalan itu merupakan bukti jika persyaratan verifikasi tidak dipenuhi dengan baik, serta sudah menjadi garis tangan atau takdir.
"Kalau tidak lolos berarti memang tidak didukung oleh cukup (persyaratan). Jadi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sudah garis tangannya begitu, garis tangan namanya itu," kata Ma'ruf Amin di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/2022).
Sentilan Ma'ruf Amin itu sendiri ditujukkan bagi pihak-pihak yang kerap menuduh Presiden Jokowi maupun Istana mengintervensi proses pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Padahal, Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh partai politik seharusnya berjalan mematuhi aturan yang ada dan melengkapi persyaratan sesuai aturan KPU jika mau lolos menjadi peserta Pemilu.
Apabila partai politik tidak puas dengan hasil yang ditetapkan KPU selaku penyelenggara pemilu, maka partai tersebut bisa melakukan gugatan melalui lembaga yang ditunjuk, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kita kan sudah melakukan pemilu, pilpres, pileg. Ini kan bukan satu kali, sudah beberapa kali, sudah ada aturan mainnya. Seharusnya kita ya berjalan di atas aturan," tegas Ma'ruf Amin.
"Oleh karena itu, menurut saya, itu seharusnya kita berjalan di atas aturan itu dan tidak perlu kemudian, ketika misalnya tersingkirkan, tidak lolos, kemudian dia menuduh ada pihak-pihak. Seharusnya dia melengkapi sesuai dengan aturan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tahu ada sejumlah pihak yang menuduh dirinya ikut campur tangan dalam proses verifikasi partai politik menjadi calon peserta Pemilu 2024.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Doakan Kesehatan Try Sutrisno, Pandang Sosok Senior yang Dihormati
"Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam HUT Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu.
Untuk diketahui, KPU pada 14 Desember 2022 telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Doakan Kesehatan Try Sutrisno, Pandang Sosok Senior yang Dihormati
-
Pesan Wapres ke Parpol yang Tak Lolos Peserta Pemilu: Tak Perlu Menyalahkan, Sudah Garis Tangannya
-
Doakan Eks Wapres Try Sutrisno, Ma'ruf Amin: Semoga Beliau Dipanjangkan Umurnya oleh Allah Swt
-
Resmikan Bendungan Ciawi - Sukamahi, Jokowi: Wilayah Banjir Jakarta Akan Berkurang 200 Hektare
-
Ma'ruf Amin soal Parpol Tak Lolos Pemilu 2024: Sudah Garis Tangannya Begitu
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini