Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding keras telah melakukan kecurangan jelang Pemilu 2024. Salah satunya datang dari Partai Ummat yang menuding telah dicurangi KPU hingga gagal di tahap verifikasi faktual.
Bukan hanya itu, KPU juga dicurigai memiliki agenda terselubung untuk menjaga kepentingan penguasa hingga menjegal Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai NasDem.
Bahkan secara spesifik Akbar Faizal menyebut publik menduga tugas tersebut diemban oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.
Namun Hasyim hanya tertawa dengan tudingan tersebut. Dilihat di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasyim memastikan bahwa pihaknya hanya menjalankan proses administrasi yang berlaku.
"Ya nggak ada lah. Yang saya lakukan hanya komunikasi-komunikasi strategis. Artinya ada situasi apa, kalau KPU mau melangkah harus tahu situasi kanan kiri segala macem," jelas Hasyim.
Terkhusus untuk tudingan yang mengaitkan dirinya dengan Anies, baik untuk menjegal atau malah membiarkan eks Gubernur DKI Jakarta itu berkampanye lebih awal, Hasyim juga merasa heran.
"Kalau bagi KPU, Mas Anies kan belum siapa-siapa. Karena masa pendaftarannya masih Oktober 2023," jawab Hasyim.
Menurut Hasyim, tidak ada pelanggaran khusus yang dilakukan Anies maupun kandidat lain dengan bersafari keliling Indonesia. Pasalnya hingga kini mereka belum menjadi kandidat capres.
"Bagi KPU, siapapunlah, bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa yang lainnya, kalau mau ketemu siapa saja, silaturahmi, ya silakan saja," tutur Hasyim.
Baca Juga: Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
"Artinya yang dilakukan Mas Anies bagi KPU itu tidak melanggar?" tanya Akbar memastikan.
"Ya Mas Anies masih biasa-biasa saja, belum jadi calon lho," tegas sang Ketua KPU.
Karena itu lah, Hasyim juga tidak tahu alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyemprit aksi "kampanye dini" Anies lewat safari politiknya.
"Bagi KPU, siapapun ketemu siapapun, sepanjang belum sebagai calon yang dinyatakan oleh KPU, masuk DCT atau Daftar Calon Tetap, ya belum siapa-siapa," ujar Hasyim.
"Karena dukungan partainya belum cukup juga," timpal Akbar.
"Saya tidak mengatakan itu. Artinya pendaftaran masih Oktober 2023, saya nggak boleh ngomong yang cukup atau nggak cukup, nggak boleh. Harus hati-hati, masih Oktober kok," tandas Hasyim.
Berita Terkait
-
Effendy Choirie Sebut Anies Baswedan Tak Berpolitik Identitas
-
'Kami Makin Diledek Makin Solid', Gus Choi NasDem Colek Jokowi Usai Heboh Curhatan Koalisi Gagal
-
CEK FAKTA: Surya Paloh Batal Usung Anies Nyapres karena Merasa Dibohongi, Benarkah?
-
Ngeri! Bukan Curhat Capek Disalahkan, Jokowi Ternyata Tebar Kode Bakal Ada Koalisi Gagal Terbentuk?
-
Kompaknya Jokowi dan Ma'ruf Amin Balas Tudingan Parpol Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangannya
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI