Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding keras telah melakukan kecurangan jelang Pemilu 2024. Salah satunya datang dari Partai Ummat yang menuding telah dicurangi KPU hingga gagal di tahap verifikasi faktual.
Bukan hanya itu, KPU juga dicurigai memiliki agenda terselubung untuk menjaga kepentingan penguasa hingga menjegal Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai NasDem.
Bahkan secara spesifik Akbar Faizal menyebut publik menduga tugas tersebut diemban oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.
Namun Hasyim hanya tertawa dengan tudingan tersebut. Dilihat di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasyim memastikan bahwa pihaknya hanya menjalankan proses administrasi yang berlaku.
"Ya nggak ada lah. Yang saya lakukan hanya komunikasi-komunikasi strategis. Artinya ada situasi apa, kalau KPU mau melangkah harus tahu situasi kanan kiri segala macem," jelas Hasyim.
Terkhusus untuk tudingan yang mengaitkan dirinya dengan Anies, baik untuk menjegal atau malah membiarkan eks Gubernur DKI Jakarta itu berkampanye lebih awal, Hasyim juga merasa heran.
"Kalau bagi KPU, Mas Anies kan belum siapa-siapa. Karena masa pendaftarannya masih Oktober 2023," jawab Hasyim.
Menurut Hasyim, tidak ada pelanggaran khusus yang dilakukan Anies maupun kandidat lain dengan bersafari keliling Indonesia. Pasalnya hingga kini mereka belum menjadi kandidat capres.
"Bagi KPU, siapapunlah, bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa yang lainnya, kalau mau ketemu siapa saja, silaturahmi, ya silakan saja," tutur Hasyim.
Baca Juga: Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
"Artinya yang dilakukan Mas Anies bagi KPU itu tidak melanggar?" tanya Akbar memastikan.
"Ya Mas Anies masih biasa-biasa saja, belum jadi calon lho," tegas sang Ketua KPU.
Karena itu lah, Hasyim juga tidak tahu alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyemprit aksi "kampanye dini" Anies lewat safari politiknya.
"Bagi KPU, siapapun ketemu siapapun, sepanjang belum sebagai calon yang dinyatakan oleh KPU, masuk DCT atau Daftar Calon Tetap, ya belum siapa-siapa," ujar Hasyim.
"Karena dukungan partainya belum cukup juga," timpal Akbar.
"Saya tidak mengatakan itu. Artinya pendaftaran masih Oktober 2023, saya nggak boleh ngomong yang cukup atau nggak cukup, nggak boleh. Harus hati-hati, masih Oktober kok," tandas Hasyim.
Berita Terkait
-
Effendy Choirie Sebut Anies Baswedan Tak Berpolitik Identitas
-
'Kami Makin Diledek Makin Solid', Gus Choi NasDem Colek Jokowi Usai Heboh Curhatan Koalisi Gagal
-
CEK FAKTA: Surya Paloh Batal Usung Anies Nyapres karena Merasa Dibohongi, Benarkah?
-
Ngeri! Bukan Curhat Capek Disalahkan, Jokowi Ternyata Tebar Kode Bakal Ada Koalisi Gagal Terbentuk?
-
Kompaknya Jokowi dan Ma'ruf Amin Balas Tudingan Parpol Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangannya
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina
-
Cirebon Dipilih Jadi Titik Strategis Siaga SPKLU PLN Saat Nataru
-
Jaksa Bongkar 3 Nama Titipan Walkot Semarang untuk Nadiem di Kasus Pengadaan Chromebook
-
Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri
-
Proyek Chromebook Diduga Jadi Bancakan, 3 Terdakwa Didakwa Bobol Duit Negara Rp2,18 Triliun