Suara.com - Presiden Jokowi mengaku kesal karena kerap dituduh mengintervensi atau ikut campur sejumlah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mulai dari urusan partai yang tak lolos verifikasi, hingga koalisi partai yang gagal.
Oleh karena itu, sejumlah pihak menganggap Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak netral.
Politisi PDIP, Deddy Sitorus membantah tudingan tersebut. Bahwa, apa yang sudah dilakukan Jokowi belakangan ini tidak menunjukan suatu hal yang salah.
Hanya saja, kata dia, sikap Jokowi selalu diributkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, salah satunya adalah PKS dan Demokrat.
"PKS dan demokrat terus menggonggongi oh ini curang, ini intervensi. Padahal saya melihat tidak ada yang salah dilakukan Pak Jokowi," katanya dikutip dari tayangan Kanal KOMPAS TV pada Sabtu, (24/12/2022).
Selain itu, pihaknya juga tak melihat adanya keributan ataupun kecurigaan di tengah rakyat. Justru, rakyat memberi penilaian puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang ribut itu PKS dengan Demokrat jadi jujur saja," tegasnya.
Deddy Sitorus justru percaya bahwa Presiden Jokowi tidak akan menggunakan kekuatannya dalam urusan pemilu mendatang.
"Saya percaya pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan dalam politik karena karakternya tidak begitu," jelasnya.
Baca Juga: Laga Timnas Indonesia vs Kamboja Dihadiri Presiden Joko Widodo, Shin Tae-yong: Sempurna
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan 'kegerahannya' tak kala berpidato saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia menyinggung soal tudingan kepadanya ikut campur dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Partai mana yang disinggung Jokowi?
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur apalagi mengintervensi proses seleksi parpol peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.
Atas tuduhan itu, Jokowi pun bertanya-tanya kenapa ia maupun Istana selalu diseret-seret dalam urusan pemilu. Padahal baik dirinya maupun Istana tak ada kaitannya, apalagi sampai mengurus teknis pemilu.
Sekali lagi Jokowi menegaskan, bahwa soal verifikasi parpol peserta pemilu ada tugas dari KPU. Ia juga menyebut, KPU pasti independen dalam hal ini.
"Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas Jokowi.
Berita Terkait
-
Soal Tanah Calon Rumah Presiden Jokowi, Bupati Karanganyar: BPHTB-nya Senilai Rp 5 Miliar
-
Politisi PKB: Kapan dan Siapa yang Terkena Reshuffle? Hanya Tuhan dan Jokowi yang Tahu
-
Jago Demokrat untuk Pilpres 2024 Mengerucut ke Anies Baswedan - AHY
-
Jajaran Menteri Jokowi yang Pernah Kena Reshuffle, Giliran Siapa Selanjutnya?
-
Kinerja Menteri Tinggi, Jokowi Galau Reshuffle Menteri dari NasDem
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar