Suara.com - Isu reshuffle kabinet di pemerintah Presiden Joko Widodo kembali berhembus. Bahkan Presiden Jokowi juga menyebut bahwa reshuffle masih mungkin terjadi.
"Mungkin," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seputar isu reshuffle kabinet saat meninjau lokasi Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Menanggapi adanya kemungkinan Reshuffle, politikus Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyebutkan bahwa pihaknya tak merasa takut untuk direshuffle.
"Sama sekali enggak ada deg-degan, reshuffle adalah hal prergatif presiden, kalau presiden menganggap perlu dengan senang hari enggak masalah," kata Sugeng dalam perbincangannya di televisi swasta.
Menurutnya, NasDem akan tetap medukung pemerintahan Jokowi meski tidak ada menteri di kabinet.
"NasDem mendukung Pak Jokowi tanpa syarat, kewajiban etis kami mendukung Pak Jokpwi sampai tahun 2024," imbuhnya.
Tujuan Reshuffle untuk Depak Menteri NasDem?
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, jika Jokowi benar melakukan reshuffle kabinet untuk mendepak NasDem dari koalisi, maka bisa saja akan membuat ekskalasi suhu politik meningkat.
"Bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem, kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Baca Juga: Jokowi Tekankan Keputusan Penghentian PPKM Dilakukan Akhir Tahun atau Awal Tahun
Menurutnya, NasDem akan merasa keberatan jika benar-benar di depak dari koalisi pemerintah terutama dari kabinet. Pasalnya, NasDem merasa sudah berkeringat mengantarkan kemenangan buat Jokowi.
"NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," katanya.
"Bahkan bisa saja Jokowi akan dinilai sosok yang lupa kacang akan kulitnya. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik," sambung dia.
Untuk itu, kata Jamiluddin, jika memang Jokowi ingin melakukan reshuffle terutama untuk mendepak menteri dari NasDem, maka harus punya alasan yang mendasar.
"Jokowi kalau pun akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya dari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional. Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
Jalan Lintas Pidie Jaya - Bireuen Aceh Kembali Lumpuh Diterjang Banjir Minggu Dini Hari
-
Feminist Jakarta Serukan Negara Tanggung Jawab Atas Femisida dan Kerusakan Lingkungan
-
Bahlil dan Raja Juli Serang Balik Cak Imin Usai Suruh Taubat 3 Menteri, Pengamat: Dia Ngajak Perang!
-
Rapat Darurat Hambalang: Prabowo Ultimatum Listrik Sumatera Nyala 2 Hari, Jalur BBM Wajib Tembus
-
Prabowo Beri Hasto Amnesti, Habiburokhman: Agar Hukum Tak Jadi Alat Balas Dendam Politik
-
Johan Budi Dukung Abolisi dan Amnesti Tom Lembong - Ira Puspadewi, Tapi Kritisi Untuk Hasto
-
Waspada Rob! Malam Minggu Pluit dan Marunda Masih Tergenang, BPBD DKI Jakarta Kebut Penyedotan Air
-
Habiburokhman Bela Zulhas yang Dituding Rusak Hutan hingga Bencana Sumatera: Agak Lucu Melihatnya!
-
Gebrakan Mendagri Tito untuk Geopark Disambut Baik Ahli: Kunci Sukses di Tangan Pemda
-
Darurat Kekerasan Sekolah! DPRD DKI Pastikan Perda Anti Bullying Jadi Prioritas 2026