Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan tengah mempertontonkan arogansi politik, menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi.
Permintaan Djarot itu diketahui sebagai tanggapan atas sinyal perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Adapun dua menteri dadi NasDem yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Kamhar menilai permintaan evaluasi itu sebagai tindakan intervensi. Bahkan menurutnya, intervensi itu bisa berujung kepasa memposisikan Jokowi yang dianggap hanya petugas partai. Padahal jelas, masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," kata Kamhar kepada wartawan, dikutip Rabu (27/12/2022).
Ia lantas mengkritik Djarot yang seharusnya sadar diri akan posisinya yang tidak boleh mengintervensi hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle, melalui sikapnya yang meminta mengevaluasi dua menteri NasDem.
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," kata Kamhar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hanya Jokowi yang mengetahui kebutuhan kabinet dan pemerintahan, apakah memang perlu atau tidak reshuffle.
"Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle," kata Herzaky.
Termasuk mengenai penilian kinerja para pembantunya di kabinet, hanya Jokowi yang tahu.
"Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujar Herzaky.
Karena itu, Herzaky mengingatkan agar Jokowi tidak ceroboh menyoal perombakan kabinet. Ia meminta Jokowi benar-benar berhati-hati.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," tutur Herzaky.
Harapan rakyat itu ialah agar reshuffle semisal dilakukan sekalipun sapat membawa manfaat bagi kepentingan rakyat.
"Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," katanya.
Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Berita Terkait
-
Menteri NasDem Bakal di Singkirkan Kabinet, Tuan Guru Bajang Dikabarkan Jadi Menteri Pertanian
-
Jegal Anies Baswedan Agar Tak Jadi Presiden, Istana Duetkan Ganjar Pranowo Dan Andika Perkasa?
-
Soal Korupsi di Indonesia, Jokowi Dianggap Tak Serius Lakukan Pemberantasan
-
Erina Gudono Dianggap Mirip dengan Jessica Milla, Mimpi Kaesang Pangarep Akhirnya Terwujud!
-
Anies Baswedan Dapat Nama Yohanes dari Pemuka Agama di Papua, Politisi PDIP: Semoga Jadi Presiden RI Pertama Non Muslim
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang
-
BRI Sediakan Fasilitas Cicilan 0 Persen Hingga 12 Bulan di AZKO
-
HUT RI ke-81, Mitra Grab Palembang Rayakan Semangat Gotong Royong Bersama 810 Mitra
-
Pemkot Palembang Tak Lagi Menanggung 5.502 Guru PPPK, Ini Dampaknya bagi APBD
-
Diskon Belanja Hingga 50 Persen di AZKO dari BRI, Cek Syaratnya
-
Mirip 98 Persen! Meterai Palsu Banjiri Marketplace, Cara Mudah Bedakannya Pakai Air Liur