Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan tengah mempertontonkan arogansi politik, menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi.
Permintaan Djarot itu diketahui sebagai tanggapan atas sinyal perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Adapun dua menteri dadi NasDem yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Kamhar menilai permintaan evaluasi itu sebagai tindakan intervensi. Bahkan menurutnya, intervensi itu bisa berujung kepasa memposisikan Jokowi yang dianggap hanya petugas partai. Padahal jelas, masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," kata Kamhar kepada wartawan, dikutip Rabu (27/12/2022).
Ia lantas mengkritik Djarot yang seharusnya sadar diri akan posisinya yang tidak boleh mengintervensi hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle, melalui sikapnya yang meminta mengevaluasi dua menteri NasDem.
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," kata Kamhar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hanya Jokowi yang mengetahui kebutuhan kabinet dan pemerintahan, apakah memang perlu atau tidak reshuffle.
"Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle," kata Herzaky.
Termasuk mengenai penilian kinerja para pembantunya di kabinet, hanya Jokowi yang tahu.
"Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujar Herzaky.
Karena itu, Herzaky mengingatkan agar Jokowi tidak ceroboh menyoal perombakan kabinet. Ia meminta Jokowi benar-benar berhati-hati.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," tutur Herzaky.
Harapan rakyat itu ialah agar reshuffle semisal dilakukan sekalipun sapat membawa manfaat bagi kepentingan rakyat.
"Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," katanya.
Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Berita Terkait
-
Menteri NasDem Bakal di Singkirkan Kabinet, Tuan Guru Bajang Dikabarkan Jadi Menteri Pertanian
-
Jegal Anies Baswedan Agar Tak Jadi Presiden, Istana Duetkan Ganjar Pranowo Dan Andika Perkasa?
-
Soal Korupsi di Indonesia, Jokowi Dianggap Tak Serius Lakukan Pemberantasan
-
Erina Gudono Dianggap Mirip dengan Jessica Milla, Mimpi Kaesang Pangarep Akhirnya Terwujud!
-
Anies Baswedan Dapat Nama Yohanes dari Pemuka Agama di Papua, Politisi PDIP: Semoga Jadi Presiden RI Pertama Non Muslim
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Buat 'Makam Reformasi', Mahasiswa UI Tutup Logo Makara dengan Kain Putih
-
Indonesia Lanjutkan Perjuangan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Hak Cipta Dunia
-
Delapan Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dilaporkan dalam Dugaan Kasus Kekerasan Seksual
-
KPK Ungkap Banyak Stakeholder Pendidikan dan Kesehatan Teriak Gegara Anggaran MBG
-
PDIP Respons Pujian Prabowo: Kami Tak Nyinyir, Tapi Tetap Kritis
-
Viral Dugaan Jual Beli Kartu Layanan Gratis TransJakarta, Pemprov Selidiki
-
Revisi UU Polri, Menkum Sebut Aturan Penempatan Personel di Kementerian Akan Dimatangkan
-
Menkum Supratman Sebut Revisi UU Pemilu Belum Urgen Dibahas: Masih Bisa Pakai yang Lama
-
Vladimir Putin Sebut Hubungan Rusia-China Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Uni Eropa dan AS Capai Kesepakatan Sementara Aturan Tarif Datang