Suara.com - Laksamana Muhammad Ali kini telah resmi menyandang jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Panglima TNI.
Muhammad Ali resmi jadi KSAL usai dilantik langsung oleh sang presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi Istana Negara, Rabu (28/12/2022) hari ini.
Jokowi juga turut memberikan tanda pangkat di bahu Muhammad Ali yang kini menjadi Laksamana setelah sebelumnya berpangkat Laksamana Madya.
Terkait dengan dipilihnya Muhammad Ali sebagai KSAL baru, Jokowi mengaku dirinya melihat track record Ali yang dinilai apik.
"Selalu, selalu saya melihat rekam jejak," kata Jokowi usai pelantikan KSAL di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Pelantikan Muhammad Ali jadi KSAL turut mengundang perhatian publik.
Publik kini mulai menggali banyak soal Ali, termasuk karier dan harta kekayaannya.
Harta kekayaan Muhammad Ali
Harta Muhammad Ali yang informasinya terbuka untuk umum sontak membuat publik tercengang. Sebab, Ali memiliki harta yang mencapai angka miliaran Rupiah.
Baca Juga: Jadi KSAL Pengganti Yudo Margono, Laksamana TNI Muhammad Ali Pernah Jadi Komandan KRI Nanggala 402
Adapun informasi tersebut diperoleh dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib dilaporkan oleh Ali kepada KPK setiap tahunnya.
Ali terakhir melaporkan LHKPN pada tahun 31 Desember 2021 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).
Didapati dari laporan tersebut bahwa total nominal harta kekayaan Muhammad Ali adalah Rp 7.226.831.090 alias Rp 7,2 miliar.
Meski mencapai angka miliaran, Muhammad Ali hanya memiliki satu unit harta kekayaan jenis tanah dan bangunan yang dibangun di di Bekasi, Jawa Barat yang nilainya adalah Rp 1.750.000.000.
Muhammad Ali juga melaporkan memiliki harta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 240 juta. Diketahui bahwa dari angka tersebut, Ali memiliki dua unit kendaraan bermotor berupa satu mobil Toyota, satu mobil KIA, dan satu motor Kawasaki.
Muhammad Ali juga memiliki harta kas dan setara kas senilai Rp 4.516.831.090 dan harta bergerak lainnya senilai Rp 720 juta.
Berita Terkait
-
Jadi KSAL Pengganti Yudo Margono, Laksamana TNI Muhammad Ali Pernah Jadi Komandan KRI Nanggala 402
-
Alasan Tunjuk Muhammad Ali Sebagai KSAL, Jokowi Kepincut Gaya Kepemimpinannya
-
Pesan Jokowi untuk KSAL Muhammad Ali: Kedaulatan Negara Menjadi Tanggung Jawab Besar
-
Mantan Ajundan Wapres Boediono Jadi KSAL
-
Sah! Jokowi Resmi Lantik Laksamana TNI Muhammad Ali Sebagai KSAL
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT