Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Jokowi agar memiliki alasan yang jelas terlebih dahulu, sebelum akhirnya memutuskan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan jika Jokowi melakuakn reshuffle tanpa alasan jelas, justru dianggap hanya tunduk pada kekuatan politik para partai.
Padahal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Justru buruk bagi Presiden jika reshuffle terlihat tunduk pada tekanan parpol lain," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Selain itu Mardani juga menyoroti reshuffle yang kerap dilakukan Jokowi. Menurutnya tindakan reshuffle mencerminkan presiden yang sedari awal tidak tepat memilih menteri.
"Reshuffle juga tanda tidak tepatnya presiden memilih pembantunya," ujar Mardani.
Sebelumnya, Mardani menilai wacana perombakan kabinet atau reshuffle hanya membuat bising. Kebisingan itu, menurut Mardani seharusnya tidak perlu terjadi.
Mardani menyarankan untuk saat ini Presiden Jokowi sebaiknya menjaga soliditas menteri daripada menyiratkan adanya reshuffle.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Begini Cara Mudah Main Lato-lato Pak
Mardani menekankan kembali pentingnya Jokowi untuk menjaga soliditas menteri di kabinet. Apalagi mengingat masa jabatan Jokowi yang segera segera berakhir dua tahun lagi.
"Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," kata Mardani.
Sebelumnya, anggota DPR RI ini sekaligus meminta Jokowi bijak dalam mengambil keputusan mengenai perombakan kabinet.
"Presiden perlu bijak," kata Mardani.
Diketahui, Jokowi sebelumnya buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Tingkah Kocaknya Sering Jadi Sorotan, Padahal Arti Nama Panembahan Al Nahyan Bagus Banget Loh
-
Emak-emak Ketawa Ngakak Lihat Jokowi Main Latto-Latto di Pasar: Gak Bunyi Dek!
-
Dear Pak Jokowi, Begini Cara Mudah Main Lato-lato Pak
-
Jokowi Lantik Laksdya Muhammad Ali Sebagai KSAL di Istana Negara
-
Jokowi Tugaskan Kasal Laksamana Muhammad Ali Jaga Kedaulatan Laut
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Tsunami Filipina Terjang Sulawesi Utara dan Maluku Utara
-
Penembakan Massal Dekat Markas Inggris, Piala Dunia 2026 Diselimuti Ketakutan
-
13 Wilayah Indonesia Siaga Usai Gempa Besar Filipina
-
Jepang Keluarkan Peringatan Tsunami karena Gempa Besar Filipina
-
Filipina Diguncang Gempa 7,7 SR Berpotensi Tsunami, Manado Siaga
-
Sore Ini, Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan
-
Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Klarifikasi Isu Kondisi Ekstrem 'Bediding'
-
Gempa M 8,1 di Filipina Picu Peringatan Dini Tsunami di Sejumlah Wilayah Indonesia
-
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M 7,7 di Sulut
-
Pengawasan WNA Diperketat agar Indonesia Tak Jadi Basis Kegiatan Ilegal