Suara.com - Kabar akan ada reshuffle lagi di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ditanggapi oleh oposisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKD Mardani Ali Sera menilai reshuffle yang ke sekian kalinya ini menunjukkan ketidakmampuan Jokowi memilih menteri.
Mardani juga menuturkan kalau reshuffle ini bisa membuat citra Presiden Jokowi jadi buruk.
"Justru buruk bagi presiden jika reshuffle, terlihat tunduk pada tekanan parpol lain," kata Mardani, Rabu (28/12/2022).
Meski mengkritik reshuffle kabinet yang sudah dilakukan Jokowi selama tujuh kali sepanjang dua periode menjadi presiden, Mardani Ali Sera tetap menyerahkan hak prerogratif tersebut kepada kepala negara.
"Monggo saja jika reshuffle dilakukan, tapi reshuffle tanpa alasan yang jelas malah menimbulkan kebisingan," ujar Mardani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Baca Juga: Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Berita Terkait
-
Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
-
Gus Choi : Anies Orang Baik-Baik Tapi Terus Dilawan Pemerintah
-
Jokowi Dikecam Gegara Masuk Gereja Saat Ekaristi Natal, Perayaan Apa Itu?
-
Arief Poyuono 'Ramal' Jokowi Bakal Dikhianati di Tahun 2023, Wajib Hati-hati dengan Sosok Ini
-
Cak Imin Usul Kementan dan Kemendes Digabung, PKB Tegas: Gak Ada Hubungan dengan Isu Reshuffle Menteri NasDem
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu