Suara.com - Isu reshuffle kabinet Jokowi yang dituding hanya menyasar menteri dari Partai NasDem menjadi pembahasan hangat belakangan ini.
Terlebih lagi, politisi PDI Perjuangan seperti Djarot Syaiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan spesifik untuk mengevaluasi menteri dari Partai NasDem.
Munculnya isu reshuffle itu diduga mengerucut ke NasDem usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, yang diklaim menjadi antitesa Jokowi atau oposisi pemerintah.
Hasto PDIP sendiri menilai deklarasi Anies itu adalah pemicu awal terjadinya perbedaan prinsip politik.
Kendati demikian, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul justru menilai bahwa Jokowi tak akan sampai hati melakuka reshuffle terhadap para menteri dari NasDem.
Sebab menurutnya, deklarasi Anies itu secara tak langsung seakan menjadi buah simalakama untuk Presiden Jokowi. Adib melihat jika menteri NasDem terkena reshuffle, Jokowi malah akan seakan membuka jalan bagi Aies serta NasDem.
"Kalau dia (Jokowi) reshuffle (Nasdem), tentu saja ini akan 'memuluskan' jalannya Nasdem beserta Anies untu semakin besar, karena dia akan bergerak leluasa. Apalagi Anies ini simbol oposisi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Sabtu (31/12/22).
Adib juga menilai, PDIP tengah menekan Jokowi melalui suara-suara reshuffle yang digaungkan oleh para elit partai.
Dia menyebut, PDIP dan NasDem kian memperlihatkan kerenggangannya pasca Anies Baswedan dideklarasikan.
Baca Juga: Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
Isu reshuffle itu sendiri dianggap Adib sebatas perbincangan yang belum menemukan titik akhir.
Adib juga menilai bahwa Jokowi masih menganggap reshuffle menteri NasDem sebagai angin lalu saja karena tekanan PDIP belum kuat.
"Ini yang saya lihat, bahwa tekanan PDIP belum kuat. Sampai hari ini Pak Jokowi juga masih tidak mau mereshuffle, masih dianggap angin lalu," katanya.
Lebih lanjut, Adib menyebut bahwa NasDem membawa Jokowi berada dalam poisi yang serba dilematis.
Sebab, Jokowi nantinya akan mendapatkan cap sebagai petugas partai yang mudah diarahkan, apabila memang melakukan reshuffle.
Sementara itu, jika reshuffle diurungkan maka Jokowi dinilai sebagai sosok yang kurang tegas.
Berita Terkait
-
Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
-
Ini yang Membuat Adian Napitupulu Menyerang Erick Thohir Habis-habisan
-
Baru Diterbitkan Kemarin, YLBHI Bingung Dokumen Perppu Cipta Kerja Malah Gaib
-
Ketua Nahyan Nongol Lagi, Aksinya di Depan Bobby Nasution Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Publik Dibuat Debat Panas, Pro Kontra Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan