Suara.com - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara soal tudingan dari mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memotong anggaran JakWiFi. Ia membantah Pemprov bersama DPRD sepakat memangkas anggaran layanan internet gratis itu.
Mujiyono menyebut biaya untuk mengoperasikan JakWiFi masih tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWIFI di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Selain lewat APBD, pembiayaan sebagian dari 10 ribu titik Jak WiFi juga disebut Mujiyono dibiayai perusahaan swasta dengan skema pembiayaan corporate social responsibility (CSR).
Untuk titik JakWiFi yang dibiayai Pemprov disebutnya memang ada pemangkasan alokasi anggaran. Namun, hal ini hanya membuat operasional seluruh layanan JakWiFi dipastikan berjalan selama tujuh bulan.
Sementara untuk tiga bulan sisanya akan dianggarkan lagi lewat APBD Perubahan. Pemangkasan ini dilakukan karena adanya defisit dalam penyusunan APBD 2023.
"Anggaran JakWIFI tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWIFI normal). Begitu nanti di APBD perubahan, di Juni atau Juli, masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," ucap Mujiyono.
Karena itu, ia memastikan semua layanan JakWiFi akan berjalan selama 1 tahun ini. Untuk titik JakWiFi yang dibiayai CSR juga seharusnya tak ada masalah.
"Itu tanggung jawab perusahaan. Tapi, mungkin kalau ada (jaringan internet JakWIFI) yang lemot, mungkin kondisi (keuangan) perusahaan itu sedang kurang bagus, belum membayar biaya bulanannya," pungkasnya.
Baca Juga: 600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program ini dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Tatak lewat akun media sosial Twitter miliknya, @tatakujiyati. Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini. Ia pun menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Berita Terkait
-
600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
-
Proyek Pengelolaan Sampah Bantargebang Era Anies Segera Beroperasi, Heru Budi Ingatkan Soal Keamanan
-
Sudah 98 Persen, Proyek Pengolahan Sampah yang Dibuat Era Anies Akan Beroperasi Akhir Januari
-
Pesisir Jakarta Berpotensi Banjir Rob Tanggal 3-10 Januari, Heru Budi: Semoga Tak Terjadi
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum
-
RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya
-
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri
-
Sepekan Lebih Kritis, Siswa SMP Korban Bullying di Tangsel Meninggal Usai Dipukul Kursi
-
Percepat Penanganan, Gubernur Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying Cilacap
-
Ribuan Peserta Ramaikan SRGF di Danau Ranau, Gubernur Herman Deru Apresiasi Antusiasme Publik
-
Heboh Pakan Satwa Ragunan Dibawa Pulang Petugas, Pramono Membantah: Harimaunya Tak Keluarin Nanti
-
Jejak Karier Mentereng Mayjen Agustinus Purboyo, Kini Pimpin 'Pabrik' Jenderal TNI AD Seskoad
-
Apa Ketentuan Pengangkatan Honorer PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Aturan KemenpanRB
-
Pramono Ungkap Fakta Baru Buntut Ledakan SMAN 72: Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah