Suara.com - Isu bakal diberlakukannya kembali pemilu proporsional tertutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari kembali menambah daftar polemik Pemilu 2024.
Banyak pihak yang tak setuju dengan adanya wacana tersebut karena seolah memilih kucing di dalam karung. Hal ini juga dinyatakan oleh politikus Partai Golkar Nurson Wahid.
Menurut Nursron, pemilu harusnya mewakili kedaulatan rakyat sekaligus partai politik. Pemilu dengan proporsional tertutup malah bisa membuat anggota parlemen sibuk melayani elit politik, bukan rakyat yang memilih langsung.
"Kalau menggunakan proporsianal tertutup itu yang terjadi lobi pada elit, apakah tidak ada transaksianal? ya pasti ada tidak di semua partai tapi kebanyakan," ujar Nurson Wahid dalam perbincangannya di kanal YouTube Total Politik yang tayang Selasa (3/1/2023).
Diketahui bahwa masalah kapitalisasi politik dan money politik dijadikan alasan berembusnya isu kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Orang mengatakan kalau terbuka money politik terhadap rakyat tapi kalau lewat tertutup memang tidak ada? sekarang kebalikan kalau menggunakan sistem tertutup anggota DPR sibuk melayani petinggi partai, enggak salah tapi harus seimbang harus melayani rakyat," tambahnya.
Sementara itu, proporsional terbuka sebenarnya sudah menjadi jalan tengah di mana membuka kedaulatan pada partai untuk mencalonkan sekaligus kedaulatan rakyat untuk memilih.
"Sistem pemilu proporsional terbuka ini adalah jalan tengah, jalan tengah apa untuk menjawab kedaulatan politik dan kedaulatan rakyat, jangan sampai kedaulatan rakyat dibonsai oleh kedaulatan partai," ujar Nurson.
"Dan sistem proporsional terbuka ini sudah menjawab dua-duanya," tambahnya.
Baca Juga: Terima Laporan dari DPR, Hasto PDIP Sebut Sikap NasDem Berubah Pasca Deklarasi Anies Jadi Bacapres
Arti pemilu sistem proporsional tertutup
Mengutip penjelasan dari laman lembaga studi elektoral ACE Project, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan.
Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Partai politik juga memilih calon mereka yang diusung ke kursi parlemen. Sesuai dengan namanya, sistem proporsional tertutup mengharuskan setiap partai politik untuk menyusun proporsi kandidat yang mengisi kursi pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
3 Museum di Jakarta Tutup Hari Ini, Pemprov Ungkap Alasannya
-
Detik-Detik Truk Mogok Tertemper KA BasoettaManggarai di Perlintasan Rawabuaya
-
Sempat Tenggelam 1 Meter, Banjir Jakarta Selatan Akhirnya Surut Total Dini Hari
-
'Wallahi, Billahi, Tallahi!' Surat Sumpah Abdul Wahid dari Sel KPK Gegerkan Riau
-
Usai Bermalam di IKN, Prabowo Tinjau Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara
-
Tunanetra Terjatuh ke Selokan Usai Gunakan Transjakarta Cares, Manajemen Janji Evaluasi Layanan
-
Tunanetra Terjatuh ke Selokan Usai Gunakan Transjakarta Cares, Manajemen Janji Evaluasi Layanan
-
SBY: Matahari di Partai Demokrat Hanya Satu, Mas AHY
-
Jakarta Belum Kering dari Banjir, BMKG Kembali Terbitkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
-
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang DIY, Satu Warga Kulon Progo Tewas Tersambar Petir