Suara.com - Isu bakal diberlakukannya kembali pemilu proporsional tertutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari kembali menambah daftar polemik Pemilu 2024.
Banyak pihak yang tak setuju dengan adanya wacana tersebut karena seolah memilih kucing di dalam karung. Hal ini juga dinyatakan oleh politikus Partai Golkar Nurson Wahid.
Menurut Nursron, pemilu harusnya mewakili kedaulatan rakyat sekaligus partai politik. Pemilu dengan proporsional tertutup malah bisa membuat anggota parlemen sibuk melayani elit politik, bukan rakyat yang memilih langsung.
"Kalau menggunakan proporsianal tertutup itu yang terjadi lobi pada elit, apakah tidak ada transaksianal? ya pasti ada tidak di semua partai tapi kebanyakan," ujar Nurson Wahid dalam perbincangannya di kanal YouTube Total Politik yang tayang Selasa (3/1/2023).
Diketahui bahwa masalah kapitalisasi politik dan money politik dijadikan alasan berembusnya isu kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Orang mengatakan kalau terbuka money politik terhadap rakyat tapi kalau lewat tertutup memang tidak ada? sekarang kebalikan kalau menggunakan sistem tertutup anggota DPR sibuk melayani petinggi partai, enggak salah tapi harus seimbang harus melayani rakyat," tambahnya.
Sementara itu, proporsional terbuka sebenarnya sudah menjadi jalan tengah di mana membuka kedaulatan pada partai untuk mencalonkan sekaligus kedaulatan rakyat untuk memilih.
"Sistem pemilu proporsional terbuka ini adalah jalan tengah, jalan tengah apa untuk menjawab kedaulatan politik dan kedaulatan rakyat, jangan sampai kedaulatan rakyat dibonsai oleh kedaulatan partai," ujar Nurson.
"Dan sistem proporsional terbuka ini sudah menjawab dua-duanya," tambahnya.
Baca Juga: Terima Laporan dari DPR, Hasto PDIP Sebut Sikap NasDem Berubah Pasca Deklarasi Anies Jadi Bacapres
Arti pemilu sistem proporsional tertutup
Mengutip penjelasan dari laman lembaga studi elektoral ACE Project, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan.
Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Partai politik juga memilih calon mereka yang diusung ke kursi parlemen. Sesuai dengan namanya, sistem proporsional tertutup mengharuskan setiap partai politik untuk menyusun proporsi kandidat yang mengisi kursi pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota