Suara.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan terorisme, John Sondang. Sekaligus mengklaim proses penyidikan terkait kasus pelemparan bom molotov yang dilakukan John ke Pos Polisi Lalu Lintas dialihkan Jatiwarna, Kota Bekasi ini telah sesuai prosedur.
"Kami pastikan seluruh proses penyidikan perkara tersebut telah sesuai ketentuan hukum berlaku," kata Kabagbanops Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Aswin menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme diterapkan dalam perkara ini karena John telah menyerang objek strategis yang menyangkut harkat dan martabat bangsa. Sehingga menurutnya perbuatan yang dilakukan John tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Selain itu, Aswin mengungkap alasan lainnya karena bom molotov sebagai bom bakar yang digunakan John juga memenuhi unsur Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang bahan peledak atau bom.
Lempar Bom Molotov ke Pos Polisi
John ditangkap pada (16/2/2022) terkait kasus pelemparan bom molotov ke Pos Polisi Lalu Lintas Kolong Tol Jatiwarna, Bekasi. Polisi ketika itu mengklaim turut menemukan barang bukti berupa seleberan tulisan tentang penolakan terhadap aksi kekerasan aparat kepolisian kepada warga di Wadas dan stop aksi merusak alam.
Atas perbuatannya itu, Densus 88 Antiteror Polri menetapkan John dengan Undang-Undang Terorisme. Namun hingga kekinian kasus tersebut tak kunjung diadili alias mangkrak.
Kuasa hukum John Sondang, Fadhil Alfathan mengatakan telah mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Densus 88 Antiteror Polri terhadap kliennya. Permohonan gugatan praperadilan ini telah diajukan sejak 27 Desember 2022 lalu.
"Kami berkali-kali bersurat secara formal tidak dibalas. Beberapa kali datang langsung ke Densus 88 juga tidak mendapat informasi apapun," kata Fadhil kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Delapan Terduga Teroris yang Ditangkap di Dumai adalah Kelompok Anshor Daulah
Dalam petitum gugatannya ini, Fadhil meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan kliennya. Sekaligus menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Densus 88 Antiteror Polri tidak sah.
Berita Terkait
-
Pasca Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Kapolri Listyo Sebut Ada 24 Terduga Teroris Ditangkap di 3 Wilayah
-
Tim Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sukoharjo
-
Densus 88 Antiteror Ambil Alih Kasus Perempuan Todong Pistol ke Paspamres
-
Nekat ke Istana karena Wangsit, Wanita Bercadar Bawa Pistol Diperiksa Kejiwaan
-
Bom Meledak di Pos Polisi Makassar, Ada Coretan: Polisi Pembunuh Suporter Arema
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO